BANDA ACEH – Ketua PSBI sekaligus mantan politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, buka suara setelah dipecat PDI Perjuangan.
Diketahui, Effendi Simbolon dianggap kongkalingkong dengan Joko Widodo (Jokowi) dan tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
Selain itu, Effendi Simbolon juga secara terang-terangan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
Sementara, PDIP sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.
Dipecat dari PDIP karena dianggap kongkalingkong dengan Jokowi, Effendi Simbolon justru melemparkan pesan damai bagi Megawati Soekarnoputri.
Ia turut prihatin atas hubungan ketum Partai dengan Jokowi meredup.
“Alasannya (dipecat PDIP) hanya karena saya bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kongkalingkong. Saya sedih ya, sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan?” buka Effendi Simbolon di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.
Selain itu, Effendi meminta Megawati tidak terlalu menghakimi orang lain, khususnya bagi Jokowi.
Ia beranggap Jokowi telah memiliki banyak jasa, baik untuk negara maupun partai.
“Saya sedih, saya prihatin. Ya pesan juga buat Bu Mega, semua ada waktunya ibu. Nggak usah kita terlalu menghakimi oranglah.”
“Sadari juga bahwa Pak Jokowi sudah banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini.”
“Dan juga jasanya bagi partai PDI Perjuangan,” tambahnya.
Terakhir Effendi Simbolon ingin Presiden RI ke-5 tersebut saling berbaikan.
“Jadi itu pesan natal bagi bu Megawati Soekarnoputri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Jokowi yang kau benci itu. Terima kasih salam natal,” pungkas Effendi Simbolon.
2 Alasan Effendi Simbolon Dipecat PDIP
Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, mengungkapkan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari partai berlambang banteng.
Alasan pertama, yakni Effendi Simbolon diduga kuat berkongkalikong dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Seno menyebutkan, salah satu alasan PDIP bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi.
PDIP menilai, langkah Politik Effendi yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi.”
“Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain, tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno, baru-baru ini.
PDIP, kata Seno, menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
“Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
Lanjut Seno, apabila Effendi bertemu dengan tokoh politik lain selain Jokowi, partai masih mungkin mengambil langkah klarifikasi dan mediasi terlebih dahulu.
“Kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” ujar Seno.
Alasan lain pemecatan Effendi lantaran ia terang-terangan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
Sementara, PDIP memiliki calonnya sendiri yang diusung dalam Pilkada Jakarta 2024.
Pemecatan ini dianggap sebagai pelanggaran kode etik partai.
Sikap politik Effendi Simbolon yang mendukung Ridwan Kamil ini sangat membuat PDIP lelah menghadapi manuver kader.
“Kami sudah capek membahas sikap politikus partai yang memilih hengkang dan bermanuver ke kubu lawan,” ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/11/2024).
Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat pun telah mengonfirmasi pemecatan tersebut.
“Benar yang bersangkutan sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik disiplin dan ADART partai,” kata Djarot pada Sabtu (30/11/2024).
Surat pemecatan ditetapkan pada Kamis (28/11/2024) dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.