BANDA ACEH – Kasus darurat militer Presiden Yoon Suk-Yeol yang mengguncangkan Korea Selatan dan memicu krisis Politik masih terus berlanjut. Setelah dimakzulkan dalam sidang parlemen dan menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi, kini Yoon harus menghadapi ancaman penangkapan dari pengadilan tinggi negeri.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyebut pengadilan Korea Selatan telah menyetujui surat perintah penangkapan terhadap Yoon berkaitan dengan kasus darurat militer yang gagal awal Desember lalu.
“Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata CIO dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Yonhap News pada Selasa, 31 Desember 2024.
CIO mengatakan pihaknya juga belum mengetahui kapan pasti surat penangkapan itu dijalankan.
“Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.
Ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan.
Dinas keamanan presiden Korea Selatan mengatakan bahwa mereka akan memperlakukan surat perintah penangkapan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tidak dapat disita atau digeledah tanpa persetujuan dari orang yang bertanggung jawab, dan kecil kemungkinan Yoon akan meninggalkan kediamannya secara sukarela jika ia menghadapi penahanan.
Polisi dikerahkan pagi ini di luar kediaman Yoon di pusat kota Seoul, dalam upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah perkelahian.
Para pendukung dan pengunjuk rasa Yoon yang menyerukan pemecatannya telah mengintai kediamannya, dengan media lokal memuat gambar-gambar pertengkaran antara kedua kubu semalam.
Sebelumnya, polisi telah mencoba tetapi gagal untuk menyerbu kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan, karena dinas keamanan presiden memblokir akses.
Media lokal melaporkan bahwa penangkapan atau penggeledahan segera di kediaman presiden tidak mungkin dilakukan, karena para penyelidik mungkin akan berusaha berkoordinasi dengan dinas keamanan presiden.
