BANDA ACEH -Pada awal Januari 2025, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan serangkaian insiden kekerasan yang melibatkan oknum aparat TNI-Polri.
Hal itu memperlihatkan buruknya pembinaan personel dan penegakan hukum dalam tubuh kedua institusi tersebut.
Kritik tersebut dilayangkan Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari kepada wartawan, Senin, 6 Januari 2025.
“Kasus penembakan terhadap seorang pengusaha rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak oleh oknum aparat TNI AL yang berujung pada tewasnya korban, mencerminkan semakin parahnya penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat negara,” kata Azhari.
Menurutnya, perampasan mobil rental yang dilakukan dengan kekerasan ini jelas menunjukkan ketidakmampuan oknum aparat dalam menjalankan tugasnya dengan profesional, yang seharusnya melayani dan melindungi rakyat.
“Kasus tewasnya bos rental yang ditembak oknum anggota TNI AL bentuk kegagalan profesionalisme institusi militer,” tegasnya.
Selain itu, insiden yang terjadi di Polsek Cinangka, Pandeglang, turut menambah daftar panjang lemahnya pelayanan aparat.
“Oknum anggota Polsek Cinangka Pandeglang tersebut diduga menolak untuk mendampingi korban Bos rental sebelum menjadi korban penembakan yang melibatkan oknum TNI AL, padahal jelas korban sudah menceritakan kronologis serta ancaman bahaya dari pelaku tersebut yang membawa senpi,” tandasnya.
Tak hanya itu, ia menuturkan pada bulan Desember 2024, seorang remaja di Semarang tewas setelah ditembak oleh oknum Polri dengan alasan bahwa korban terlibat dalam tawuran.
“Meski alasan tersebut masih dipertanyakan banyak pihak, insiden ini menambah deretan panjang kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil,” ungkapnya.
Baginya, kasus penembakan terhadap seorang remaja memperburuk citra institusi Polri.
“Kasus ini semestinya tidak terjadi, bila yang seharusnya dapat dihadapi dengan cara yang lebih humanis, namun pendekatan yang gagal dengan kekerasan semakin memperburuk citra Polri sebagai institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat,” jelasnya.
Belum selesai kasus yang ada, pada awal Januari 2025, belasan oknum anggota Polri terlibat dalam pengeroyokan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Mamuju Sulawesi Barat.
“Pengeroyokan tersebut didalangi oleh ketidaksetujuan oknum polisi terhadap teguran yang diberikan oleh kader HMI karena mereka dianggap mengganggu ketertiban dengan bermain ke kosan putri hingga larut malam,” bebernya.
Peristiwa tersebut semakin memperkuat kebrutalan aparat dalam menghadapi masyarakat.
“Kasus ini semakin menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali bertindak secara sewenang-wenang tanpa rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka sebagai pelindung masyarakat,” tandasnya.
