BANDA ACEH – Mantan kader DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon membantah adanya politisasi hukum terhadap penetapan tersangka oleh KPK RI terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Pernyataan itu disampaikan Effendi, merespons soal adanya penilaian kalau Hasto ditetapkan tersangka karena belakangan ini kerap berkomentar keras terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Effendi, sejauh ini justru Jokowi menjadi salah satu pihak yang membantu Hasto dari kejaran KPK RI di periode sebelumnya.
“Gak lah, setahu saya justru pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini gitu,” kata Effendi saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).
“Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu,” sambungnya.
Lebih jauh, Effendi bahkan mengaku pernah mengingatkan Hasto kalau Jokowi merupakan sosok yang melindunginya dari kejaran KPK.
Hal ini terjadi kata Effendi, saat dirinya masih menjadi kader DPP PDIP.
“Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu ‘mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh’, (dijawab Hasto) ‘ooh enggak ini’, ya silakan saja,” kata dia.
Meski begitu, dirinya menyatakan urusan setelahnya diserahkan kepada Hasto.
Meski demikian, Effendi meminta kepada jajaran elite PDIP untuk bisa turut bertanggungjawab atas perkara yang melibatkan Hasto.
“Tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawaban nya dari Ketua Umum nya dong,” kata dia.
“Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab, ya meletakan jabatan kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandas Effendi.
Saat disinggung soal bentuk bertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum sejatinya mundur dari jabatan.
Lantaran menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristiyanto merupakan permasalahan hukum yang serius.
“Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,
Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDI-P melakukan pembaharuan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal.
Apalagi kata mantan anggota Komisi I DPR RI 2019-2024 itu, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal.
“Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini,” kata dia.
“Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” sambung Effendi.
Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu partai banteng.
“Gimana ya, gak ada tanggapan turut prihatin saja,” kata Effendi.
Lebih lanjut, Effendi mengatakan, apa yang tengah dialami oleh PDI-P ini merupakan suatu petaka yang besar.
Pasalnya, selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi.
“Ya itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya,” kata dia.
Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.
Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.
Baca juga: Effendi Simbolon Prihatin Hasto jadi Tersangka KPK: Petaka Sangat Besar untuk Partai Lama Saya
Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku
