BANDA ACEH -Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta masyarakat untuk kembali melaporkan dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sangat bertolak belakang.
Sebaliknya, KPK justru memproses hukum lawan Politik Jokowi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meskipun kasusnya sudah terjadi 5 tahun lalu.
Hal itu disampaikan pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti yang juga aktivis Nurani 98 saat menyambangi Gedung Merah Putih untuk mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi keluarga Jokowi.
“KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja, dia cari tau tuh, jadi nggak harus nunggu-nunggu laporan,” kata Ray seperti dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 9 Januari 2025.
Ray pun mencium adanya perbedaan sikap dari KPK ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto, padahal perkaranya sudah terjadi 5 tahun lalu.
“Kalau terkait kasus seperti ini dia nunggu-nunggu laporan, kalau kasus lawan politik, 5 tahun pun dia ubek-ubek,” ungkapnya.
Ray pun menyoroti terkait Jokowi masuk daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
“Sebetulnya menyiratkan kepada kita ada banyak orang di dunia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga (Jokowi) ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi, aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat untuk melakukan proses hukum terhadap mereka,” pungkas Ray Rangkuti.
