BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto diwanti-wanti terhadap tindak tanduk para pembantunya di Kabinet Merapat Putih, karena diduga ada operasi yang dilancarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pemerhati Politik Rocky Gerung menilai, isu-isu politik yang muncul belakangan ini tidak menutup kemungkinan mengubah konstelasi politik ke depan, terutama sejak aturan syarat pencalonan presiden (presidential threshold) telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, peta politik ke depan akan berubah, jika putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu tidak dijalankan pemangku pembuat kebijakan, dengan memasukkannya ke dalam draf revisi UU Pemilu.
Rocky menduga, putusan MK yang menghapus presidential threshold bisa saja tidak dijalankan DPR, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 tetap ada pembatasan bagi partai politik yang berhak mengusung pasangan calon.
“Permintaan kita tentu pada Presiden Prabowo untuk memerhatikan sinyal-sinyalnya,” ujar Rocky dikutip dalam podcast bersama jurnalis senior Hersubeno Arief pada Kamis, 9 Januari 2025.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi bakal mengusahakan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2029.
Namun dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara pada pemilu sebelumnya, peluang Jokowi mengatur kontestasi Pilpres 2029 akan terhambat.
“Sehingga memungkinkan ada operasi bahkan di dalam kabinetnya (Prabowo) sendiri yang sangat membahayakan stabilitas nasional, kalau tiba-tiba dimunculkan dengan backup oligarki,” tuturnya.
Lebih lanjut, sosok pembela Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Jokowi punya beking kelompok pemodal, sehingga patut diantisipasi Prabowo.
“Bagi oligarki itu siapapun (calon presiden) yang memungkinkan mereka menunggangi itu tidak ada soal kan. Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalang itu,” tandas Rocky.
