NASIONAL
NASIONAL

KPK Pamer Tangani 100 Perkara Usai Disindir Megawati Tak Ada Kerjaan Lain karena Ubrek-ubrek Hasto

image_pdfimage_print

BANDA ACEH  – Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menjawab sindiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut lembaga anti-rasuah tak ada kerjaan lain karena dinilai hanya mengurus kasus  Hasto Kristiyanto .

ADVERTISEMENTS
Ucapan Terima Kash dari Bank Aceh Syariah Selama Tahun 2024

Atas sindiran Megawati tersebut, Asep pun memberi pembelaannya.

Asep menegaskan kini KPK tengah menangani 100 perkara lebih.

ADVERTISEMENTS
Mengenang dan Refleksi 20 Tahun Tsunami Aceh dari Bank Aceh Syariah

Saat ini, kata dia, KPK memiliki 20 satgas dan masing-masing satgas menangani enam hingga sembilan perkara.

“Kami sedang menangani 100 perkara lebih, ini ada 20 satgas, masing-masing satgas itu antara 6-9 perkara yang sedang ditangani,” kata Asep, dilansir Kompas TV, Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Asep menuturkan, publik bisa melihat setiap hari KPK terus bekerja untuk mengusut beragam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang dipanggil KPK setiap harinya untuk pemeriksaan beragam perkara.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM Expired Bank Aceh Syariah

Dari pemanggilan saksi ini pun, lanjut Asep, bisa disimpulkan KPK tak hanya menangani kasus Hasto saja.

“Itu rekan-rekan bisa lihat setiap hari ada saksi-saksi yang dipanggil di beberapa perkara.”

ADVERTISEMENTS
Selamat Milah BPKH ke 7 Tahun

“Artinya bahwa kami tidak hanya menangani perkaranya Pak Hasto, tapi juga menangani beberapa perkara yang lain,” terang Asep.

Megawati Sebut KPK Tak Ada Kerjaan Lain

ADVERTISEMENTS
QRIS Merchant Bank Aceh Syariah

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri buka suara terkait status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

ADVERTISEMENTS
SMS Poin - Bank Aceh Syariah

Dalam pidatonya di perayaan HUT PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati menilai KPK tidak memiliki pekerjaan lain karena menuding Hasto terlibat dalam kasus suap.

Padahal menurut Megawati, ada banyak tersangka yang lain tapi pemberitaannya tak seramai Hasto.

“Belum lagi apa coba, oh iya KPK. Aku baru pikir opo ku yo. Loh KPK, masa enggak ada kerjaan lain. Yang dituding yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae. Ayo wartawan tulis itu.”

“Karena kan sebenarnya banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja),” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

Lebih lanjut, Megawati menilai KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses.

Namun, nyatanya KPK masih belum menetapkan tersangka lain hingga saat ini.

Megawati juga mengungkap dirinya sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum.

“Kalau buka koran, ‘mungkin ada tambahan’ (tersangka). Enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono, eh kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh.”

“Entar kalau saya yang ngomong, hehe ini tidak sopan. Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo? Saya kan sudah ngomong itu ilusi,” ungkap Megawati.

Politikus Senior PDIP Minta Prabowo Perbaiki Penegakan Hukum

Sementara itu, Politikus Senior PDIP, Emir Moeis, meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.

Emir beralasan, agar tak ada lagi praktik-praktik yang digunakan aparat untuk melakukan kriminalisasi terhadap siapa pun. 

“Makanya saya mengimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” kata Emir usai menghadiri peringatan HUT ke-52 Partai di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat malam.

Dia pun meminta agar di era Presiden ke-8 tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Emir juga menyinggung kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

“Tatkala Politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya.”

“Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” jelasnya.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia. 

Follow HARIANACEH.co.id untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

1 2

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya