BANDA ACEH -Usai diperiksa sebagai tersangka selama 4 jam oleh KPK, orang kepercayaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Donny Tri Istiqomah mengaku hanya didalami soal keterangannya yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada 2020 lalu.
Hal itu disampaikan langsung Donny usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam lebih sejak pukul 11.07 WIB hingga pukul 15.20 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 3 Februari 2025.
“Ya hari ini saya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, hari ini saya dipanggil sebagai tersangka untuk dimintai keterangan terkait kasus yang ditersangkakan kepada saya,” kata Donny kepada wartawan, Senin sore, 3 Februari 2025.
Saat ditanya terkait kebenaran soal sebagian sumber uang suap berasal dari Hasto Kristiyanto, Donny enggan merespons.
“Semua apa yang saya ketahui sudah saya tuangnya di BAP pada saat tahun 2020, lengkap semua. Jadi semua dan penyidik sudah mengetahui itu, apakah itu sudah cukup bukti atau tidak ya silakan ditanyakan kepada penyidik,” terang Donny.
Sementara itu, kuasa hukum Donny, Erman Umar mengatakan, kliennya ditanya sebanyak 18 pertanyaan oleh tim penyidik.
“Tadi kalau saya perhatikan ada 18 pertanyaan tapi banyak cabang lah gitu. Sebenarnya dari 18 pertanyaan itu sebenarnya juga bagian dari BAP lama yang OTT itu, konfirmasi ulang saja,” tambah Erman.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
