Penulis: Salamuddin Daeng**
APA sebetulnya yang harus dilakukan Danantara? Apa signifikasinya lembaga ini bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran? Mengapa lembaga ini dibentuk dan dipayungi dengan cukup kuat oleh UU BUMN?
Kita tahu bahwa UU ini dibahas dan disahkan dengan cepat. Tentu saja dikarenakan suatu alasan yang sangat berarti, yakni bagaimana membangun lembaga pembiayaan yang murah dalam rangka mendukung program prioritas dan mendesak pemerintah.
Perlu diingat bahwa tanpa tujuan mencapai kedaulatan negara atas keuangan nasional, pendirian Danantara tidak akan relevan dengan masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Ini harus menjadi pijakannya, kedaulatan negara atas keuangan akan menjadi sumber utama dalam menyediakan dasar keuangan untuk menggerakkan program utama pemerintahan yang baru berumur tiga bulan ini.
Danantara tengah dihadapkan dengan tiga usaha utama yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo-Gibran, yakni 1) Hilirisasi sumber daya alam. 2) Industri pangan dalam mendukung makan bergizi gratis, dan 3) Pembangunan tiga juta rumah dalam program perumahan rakyat.
Ketiganya adalah usaha menghubungkan kekuatan keuangan Indonesia yang sebenarnya dengan usaha membangkitkan kembali industri nasional, yakni industri dasar, industri makanan dan minuman, dan industri perumahan.
Program hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah sejak era Presiden Jokowi. Dalam usaha hilirisasi sumber daya alam telah melibatkan banyak pembiayaan sektor swasta dan juga modal asing. Sementara makan bergizi gratis sepenuhnya akan dibiayai oleh negara melalui APBN.
Program ini memang bukan bisnis komersial namun diharapkan akan mendongkrak usaha rakyat menengah ke bawah yang banyak bekerja dalam industri pangan makanan dan minuman.
Selanjutnya program pembangunan tiga juta rumah merupakan program prioritas yang akan dibiayai oleh subsidi pemerintah, investasi sektor swasta nasional dan penanaman modal asing. Masuk akal jika ketiganya dikatakan dapat memompa pertumbuhan hingga 8 persen.
Dalam pembahasan sebelumnya, berkali-kali telah dikatakan bahwa hambatan terbesar dalam pembangunan industri nasional adalah tingginya biaya keuangan. Penyebabnya adalah depresiasi mata uang, inflasi, yang menimbulkan persaingan yang kurang sehat antara usaha pemerintah dan BI mendapatkan uang dalam membiayai APBN dan sisi lain rakyat, sektor swasta dalam mendapatkan uang untuk membangun usaha usaha produktif dan industrialisasi nasional.
