BANDA ACEH – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah proyek abal-abal.
Menurut Amien Rais, salah satu korupsi Jokowi yang patut dipertanggungjawabkan adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terancam mangkrak.
“IKN yang gagal itu salah satu kejahatan Mulyono,” kata mantan Ketua MPR RI ini dari salah satu video seperti dikutip HARIANACEH.co.id dari laman RMOL, Senin (10/2).
Amien Rais juga mengingatkan bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak.
“IKN itu abal-abal,” kata Amien Rais lagi.
Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus segera dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dugaan korupsi sistematis selama 10 tahun berkuasa.
“Kemana pun Jokowi alias Mulyono lari dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya,” kata Amien Rais.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Inpres ini berisi tentang Efisiensi Belanja di APBN dan APBD 2025.
Akibat Inpres tahun 2025 ini seluruh anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diblokir. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada anggaran yang terealisasi untuk pembangunan IKN di tahun 2025.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres? Gimana sih. Anggarannya yang nggak ada,” kata Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dody sempat berseloroh soal adanya kondisi pemangkasan anggaran ini. Dia menyebut satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang Menteri.
“Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujarnya sambil tertawa.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN yang sudah menelan anggaran Rp89 triliun dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
“Kami laporkan saat tahap awal 2022-2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun,” kata Basuki setelah rapat terbatas dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.
Basuki menjelaskan uang itu dipakai untuk membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.
Selain itu, anggaran tersebut juga dipakai untuk membangun sarana peribadatan, mulai dari masjid, gereja, hingga basilika. Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR.***
Sumber: Media
