Di sisi lain, Umam juga membaca pidato Prabowo itu sebagai kode keras kepada para kepala daerah dari PDIP.
Sebab, hanya beberapa jam setelahnya, PDIP menerbitkan surat untuk menahan para kadernya yang baru dilantik jadi kepala daerah oleh Presiden Prabowo untuk menahan keberangkatan menuju Retret Kepala Daerah di Magelang.
“Tetapi pada saat yang sama barangkali juga presiden sudah mendapat informasi bahwa ada salah satu partai politik yang kemudian bersiap mengeluarkan kebijakan arahan, instruksi untuk tidak mengikuti agenda retret di Magelang,” ungkapnya.
Umam membaca sikap keras PDIP terhadap pemerintah pusat ini tidak bisa dilepaskan dari ditahannya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, yang juga hanya beberapa jam setelah pelantikan kepala daerah serentak.
Hasto ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
“Kalau surat yang dirilis dari PDIP yang menginstruksikan 126 kepala daerahnya menunggu instruksi, bahkan untuk berhenti lebih dulu, bagi mereka yang dalam perjalanan retret menuju Magelang, tentu ini harus dibaca sebagai sebuah manuver politik, dan besar kemungkinan terkait dinamika politik nasional, terutama terkait apa yang dihadapi Sekjen PDIP, Mas Hasto, dalam konteks agenda penegakkan hukum,” paparnya.
Imbas Pembangkangan
Umam menambahkan, jika instruksi Megawati dijalankan dan meningkat menjadi larangan mengikuti retret, maka yang terjadi adalah pembangkangan.
Koordinasi 126 kepala daerah dari PDIP, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, dengan pemerintah pusat akan mengkhawatirkan.
“Ini menjadi sebuah catatan karena bagaimanapun juga pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu akan menentukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.”
“Kalau misal kemudian ada skema pembangkangan secara politik untuk kemudian tidak bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, maka itu tetu akan berdampak serius bagaimana kinerja pemerintah daerah ke depan,” papar Umam.
Sebagai akademisi, Umam berharap PDIP bisa mengerti kebutuhan akan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
