BANDA ACEH – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partai banteng moncong putih untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tak bertaji.Pasalnya, sembilan bupati dan wali kota se-Bali telah berada di di Yogyakarta untuk menuju lokasi retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Di Bali sendiri, kader PDIP menempati posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menjadi kepala daerah di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Karangasem yang dikuasai Partai NasDem.
Kepastian itu diungkap Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa kepada awak media.
Terkait surat instruksi Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret, Wayan Budiasa enggan mengomentari terlalu jauh.
Wayan Budiasa hanya menyampaikan saat ini hanya Gubernur Bali Wayan Koster yang belum menuju lokasi retret.
“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak.
Kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata Wayan Budiasa dilansir dari Antara.
Menurutnya, Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret.
Namun, yang pasti tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.
Ia menjelaskan bahwa alasan awal tiket keberangkatan Koster digeser menjadi hari ini karena pada Kamis (20/2) sore kemarin Gubernur Bali ikut mendampingi Putri Suastini Koster pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.
“Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan.
Sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan,” ujar Wayan Budiasa.
Informasi terakhir, Wayan Koster telah berada di Yogyakarta dan kabarnya telah menuju lokasi retreat.
Namun, untuk kepastiannya masih menunggu informasi dari Biro Umum Pemprov Bali.
Sumber: Media
