Birokrasi dalam struktur rezim Orde Reformasi merupakan mesin kebijakan dan pengelolaan anggaran. Dalam kultur masyarakat industrial, mesin itu merupakan salah satu komponen dari produksi yang menentukan produktivitas negara.
Aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah non ASN menjadi penggerak mesin birokrasi dalam mengelola organisasi pemerintah berdasarkan tupoksi, hirarki dan meritokrasi.
Maka dari itu, dukungan birokrasi pemerintah terhadap visi, misi dan program Prabowo mutlak tak bisa ditawar. Apalagi mereka jumlahnya sudah tembus 4,7 juta, sehingga pemerintah berkuasa harus arif dan bijak memobilisasi dukungan birokrasi pemerintah tersebut.
Bila salah menempatkan birokrasi pemerintah dalam struktur politik, alih-alih mendapat dukungan, justru perlawanan dari dalam akan menghambat kinerja pemerintah dalam mencapai ekspektasi publik. Prabowo mesti harus menyadari bahwa keluarganya bekerja sebagai birokrasi sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka.
Buyut Prabowo, Raden Mas Tumenggung Mangkuprodjo merupakan Asisten Wedana Banyumas yang setara dengan camat sekarang. Sedangkan, kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, merupakan bankir di kantor perbankan pemerintahan Hindia Belanda.
Jadi, birokrasi pemerintah sesungguhnya lebih tua daripada pemerintah berkuasa itu sendiri. Transisi kekuasaan dari pemerintah kolonial pada pemerintah Indonesia merdeka, menyisakan para birokrat warisan kolonial yang telah bertransformasi menjadi birokrat pejuang.
Fungsi birokrasi itu pada hakekatnya sama memberi dukungan administrasi, pelayanan publik, pelaksana program pembangunan serta pengelola anggaran.
Secara anatomis, dalam struktur pemerintahan ada dua jenis pejabat. Pertama pejabat politik. Mereka yang dipilih melalui mekanisme pemilu untuk mengisi elected officials, seperti jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa.
Kedua jabatan karier, mereka yang ditunjuk sebagai pemangku appointed officials, seperti jabatan sekjen, dirjen, irjen, kepala badan/lembaga, kepala dinas/badan dan seterusnya.
Dalam banyak kasus, relasi pejabat politik dengan pejabat karier tak selalu harmonis. Padahal, dalam sistem pemerintah demokratis, perwujudan kedaulatan rakyat berada pada tangan pejabat politik yang dilahirkan dari rahim pemilu demokratis. Para pejabat karier merupakan pelaksana dari kebijakan politik dan anggaran dalam memenuhi janji kampanye para pejabat politik tersebut.
Kendati para pejabat karier terbiasa menghadapi pejabat politik dengan segala karakter dan gaya kepemimpinan yang unik dan khas, mereka tak jarang terlibat dalam pergulatan politik elektoral yang bias kepentingan.
Akibatnya, mereka yang dituntut hanya punya monoloyalitas pada negara, terkadang juga terbawa pada loyalitas orang per orang. Disinilah sumber konflik antara dua jenis pejabat di atas yang mengganggu konsolidasi pemerintahan.
Nampaknya, kebijakan penghematan anggaran, Prabowo menghadapi perlawanan dari Raja Kecil birokrasi yang telah menguasai teknokrasi anggaran. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menyusupkan kepentingan birokrasi dalam anggaran tidak langsung dengan bentuk belanja pegawai dan belanja jasa dan barang habis pakai. Pos anggaran ini yang disisir oleh presiden untuk mengurangi atau menghilangkan potensi pendapatan tahunan para pejabat karier di atas.
Sebagai seorang yang pernah menjabat dalam institusi militer dan Kemenhan, Prabowo tahu persis kelakuan birokrasi pemerintah dalam menciptakan pundi-pundi pendapatan dalam ragam nomenklatur anggaran.
Mereka telah menguasai anggaran hampir 50 persen APBN/APBD. Sehingga, pemerintahan baru selalu menghadapi kenyataan ruang fiskal yang kecil untuk memenuhi janji kampanye pada rakyat.
Sejatinya, kebijakan penghematan anggaran Prabowo dalam rangka restrukturisasi anggaran negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dan kebijakan ini telah mengancam zona aman birokrasi dalam mengkooptasi sumber dana negara untuk kepentingan budgeting mereka.
Di hadapan rezim ala militer seperti ini, mereka hanya memiliki dua pilihan: melawan atau tunduk patuh pada garis kebijakan sang presiden. Bila tetap ngeyel, maka mereka berarti memilih hengkang dari kabinet merah putih. Bila mau menyesuaikan diri, maka mereka tetap bisa berkontribusi bagi kejayaan negeri.
