Aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah non ASN menjadi penggerak mesin birokrasi dalam mengelola organisasi pemerintah berdasarkan tupoksi, hirarki dan meritokrasi.
Maka dari itu, dukungan birokrasi pemerintah terhadap visi, misi dan program Prabowo mutlak tak bisa ditawar. Apalagi mereka jumlahnya sudah tembus 4,7 juta, sehingga pemerintah berkuasa harus arif dan bijak memobilisasi dukungan birokrasi pemerintah tersebut.
Bila salah menempatkan birokrasi pemerintah dalam struktur politik, alih-alih mendapat dukungan, justru perlawanan dari dalam akan menghambat kinerja pemerintah dalam mencapai ekspektasi publik. Prabowo mesti harus menyadari bahwa keluarganya bekerja sebagai birokrasi sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka.
Buyut Prabowo, Raden Mas Tumenggung Mangkuprodjo merupakan Asisten Wedana Banyumas yang setara dengan camat sekarang. Sedangkan, kakek Prabowo, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, merupakan bankir di kantor perbankan pemerintahan Hindia Belanda.
Jadi, birokrasi pemerintah sesungguhnya lebih tua daripada pemerintah berkuasa itu sendiri. Transisi kekuasaan dari pemerintah kolonial pada pemerintah Indonesia merdeka, menyisakan para birokrat warisan kolonial yang telah bertransformasi menjadi birokrat pejuang.
Fungsi birokrasi itu pada hakekatnya sama memberi dukungan administrasi, pelayanan publik, pelaksana program pembangunan serta pengelola anggaran.
Secara anatomis, dalam struktur pemerintahan ada dua jenis pejabat. Pertama pejabat politik. Mereka yang dipilih melalui mekanisme pemilu untuk mengisi elected officials, seperti jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa.
Kedua jabatan karier, mereka yang ditunjuk sebagai pemangku appointed officials, seperti jabatan sekjen, dirjen, irjen, kepala badan/lembaga, kepala dinas/badan dan seterusnya.
Dalam banyak kasus, relasi pejabat politik dengan pejabat karier tak selalu harmonis. Padahal, dalam sistem pemerintah demokratis, perwujudan kedaulatan rakyat berada pada tangan pejabat politik yang dilahirkan dari rahim pemilu demokratis. Para pejabat karier merupakan pelaksana dari kebijakan politik dan anggaran dalam memenuhi janji kampanye para pejabat politik tersebut.
