BANDA ACEH – Berikut tanggapan sejumlah pihak terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.
Megawati melarang para kepala daerah ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).
Sejumlah pihak telah merespons keputusan PDIP meminta kepala daerahnya yang terpilih pada Pilkada 2024 untuk menunda ikut Retret Kepala Daerah.
1. Respons Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkomentar soal instruksi Megawati.
Jokowi memperingatkan, kegiatan Retret Kepala Daerah adalah perintah Presiden RI Prabowo Subianto.
Jadi, kata dia, sudah sepatutnya para kepala daerah mengikuti perintah presiden.
Jokowi juga mengingatkan, para kepala daerah dipilih rakyat, sehingga harus bersedia melakukan kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat.
“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang.”
“Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).
2. Tanggapan Demokrat
Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, sejatinya agenda pembekalan atau retret seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto tak seharusnya diintervensi.
Pasalnya menurut dia, agenda retret tersebut merupakan program kebangsaan yang dilakukan Prabowo untuk menyatukan visi pemerintahan.
“Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan Politik parpol tertentu,” kata Andi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).
Terlebih menurut Andi, saat ini seluruh kepala daerah sudah menjalani pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo
Dengan begitu, status para kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sudah menjadi petugas rakyat, bukan lagi petugas partai.
“Karena mereka (kepala daerah) sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai,” ujar dia.
Atas hal itu, Andi berpandangan retret atau penggemblengan itu harusnya diikuti oleh seluruh kepala daerah tanpa terkecuali.
“Saya berharap semua kepala daerah yang sudah dilantik agar mengikuti kegiatan retret di Magelang bersama Presiden Prabowo sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Itulah tanda kematangan berpemerintahan,” ujar dia.
3. Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon turut menanggapi instruksi Megawati yang meminta kepala daerah menunda mengikuti pembekalan atau retret yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Kebudayaan RI itu mengatakan retret kepala daerah itu bukan program kepartaian.
“Program ini kan sebenarnya bukan program kepartaian, ini kan daerah-daerah itu kan gubernur, bupati, wali kota, ini kan dari hasil Pilkada yang latar belakangnya itu beragam,” ujar Fadli di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Menurut Fadli, program retret adalah program negara. Karena itu, Megawati harus membedakan kepala daerah yang terpilih menjadi gubernur, wali kota hingga bupati diusung dari beragam parpol.
“Para gubernur, bupati, atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota itu berasal dari partai politik manapun, tapi kalau terkait dengan negara loyalitasnya harus kepada loyalitas negara itu yang saya kira. Ada pepatah mengatakan my loyalty to my party ends, when my loyalty to my country begins,” jelasnya.
Karena itu, Fadli meminta kepala daerah yang diusung dari PDIP untuk memilih sendiri. Yakni, mereka memilih loyal kepada negara atau justru kepada partai politik.
“Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu, kita akan lihat mana yang negarawan, mana yang politisi,” jelasnya.
“Saya kira tidak ada lagi persoalan partai di situ. ini persoalan negara. Program ini adalah program yang sifatnya pemerintah dan negara. Saya kira itu pilihan, mau jadi negarawan atau mau jadi politisi. gitu aja,” tutupnya.
