4. PSI Angkat Bicara
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie mempertanyakan alasan Megawati melarang kepala daerah mengikuti retreat di Magelang.
Dia pun menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan partai.
“Kepala daerah itu pelayan rakyat atau pelayan partai?” tanya Grace saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, meminta seluruh kader yang telah dilantik menjadi kepala daerah untuk tetap mengikuti retreat di Magelang dengan baik dan menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat.
“Pertama, kami mengucapkan selamat kepada seluruh kader yang kemarin sudah dilantik. Kedua, kami meminta mereka mengikuti retreat di Magelang dengan sungguh-sungguh. Kami setuju dengan Presiden Prabowo, bahwa kepala daerah setelah dipilih secara demokratis oleh rakyat dan setelah dilantik wajib menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan partai,” ucapnya.
Andy meyakini bahwa acara retreat tersebut sangat penting untuk menumbuhkan kekompakan, memberikan wawasan, dan menyamakan persepsi di antara kepala daerah.
“Retreat akan memberikan bekal yang sangat bermanfaat. Jadi, harus diikuti dengan sebaik-baiknya jika benar-benar ingin menjadi pelayan rakyat,” tutupnya.
5. Golkar
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan menegaskan semua partai politik (parpol) seharusnya mendukung program retreat bagi kepala daerah yang menjadi program pemerintah.
Hal itu disampaikan Irawan saat ditanya tanggapannya mengenai instruksi Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
“Program ini adalah program pemerintahan. Partai harusnya justru memberikan dukungan, tidak dengan melarang,” kata Ahmad Irawan kepada Tribunnews.com, Jumat (21/2/2025).
Irawan juga menyinggung sumpah kepala daerah yang baru saja dilantik, untuk mengutamakan kepentingan bangsa, dan menjalankan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
“Kepala daerah baru saja disumpah untuk meninggikan kepentingan negara di atas kepentingan partisan,” pungkasnya.
Instruksi Megawati
Berikut isi instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP terkait retret:
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.
Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sumber: Media
