BANDA ACEH -Puluhan kepala daerah dari PDIP kompak tidak mengikuti retret yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Ketidakhadiran ini lantaran adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partainya yang dilantik menjadi Kepala Daerah untuk menunda perjalanan menuju retret yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang.
Instruksi tersebut berkaitan dengan situasi hukum yang tengah dihadapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat Politik Adi Prayitno memandang kepala daerah dari PDIP dihadapkan pada dilema antara tugas sebagai pejabat publik dan loyalitas terhadap keputusan partai.
“Ini menunjukkan bahwa PDIP kader-kadernya yang menjadi kepala daerah adalah petugas partai,” kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 23 Februari 2025.
Di sisi lain, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan semua kader partai politik sesungguhnya adalah petugas partai. Buktinya, tidak ada kader yang berani menentang keputusan partainya.
Label petugas partai yang sering kali digunakan partai berlambang banteng moncong putih digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kader-kadernya kepada keputusan partai.
“Jadi soal petugas partai ini terjadi pada semua partai politik, meski harus kita akui yang menyebut terang-terangan kadernya sebagai petugas partai hanyalah PDIP,” pungkasnya.
Sumber: Media
