VIRAL di media sosial meme bertuliskan” satu anak makan siang gratis menghilangkan makan malam satu keluarga”. Memang benar adanya, sejak Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi besar-besaran termasuk pemangkasan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), semua semakin terasa berat.
Banyak BUMN merumahkan pegawai, perguruan tinggi bersiap menaikkan UKT dan lainnya, sebab efisiensi anggaran banyak menyasar alokasi anggaran untuk rakyat, baik melalui program kegiatan maupun subsidi atau bantuan langsung, hingga pendidikan tinggi dan dana riset.
Efisiensi anggaran dilakukan untuk menutup kebutuhan anggaran beberapa program khsusnya MBG. Sayangnya, realitanya MBG banyak masalah, maka tujuan efisiensi berpotensi tidak menyelesaikan masalah.
Mirisnya hasil efisiensi juga akan digunakan investasi BPI Danantara, yang secara tegas disebut oleh Muliaman Darmansyah Hadad, yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara, berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia (kompas.com, 19-2-2025).
Fakta Efisiensi
Penghematan anggaran pemerintah sebagaimana disebut Prabowo akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, penghematan putaran pertama sebesar Rp 300 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kedua, adanya penghematan di putaran berikutnya sebesar Rp 308 triliun (Rp 58 triliun dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga dari penyisiran atau penelitian APBN sampai ke satuan 9.
Selanjutnya, putaran ketiga sebesar Rp 300 triliun. Namun, sebanyak Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja. Dana tersebut dari dividen BUMN untuk 2025. Dengan demikian total penghematan yang dilakukan Presiden Prabowo mencapai Rp 750 triliun (USD 44 miliar).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besar Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Benarkah demikian? Beru putaran pertama saja sudah kacau, sebab menyangkut pelayanan publik, lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban.
Tanpa malu-malu, terkait penyisihan dana deviden BUMN 2025, Prabowo mengatakan memang untuk suntikan awal danantara, yang disinyalir banyak pihak ke depannya untuk pendanaan IKN yang kini mangkrak. Lantas dimana efisiensinya jika lagi-lagi rakyat yang dijadikan korban?
Banyak pihak mencoba mengingatkan pemerintah akan bahayanya program Danantara, sebab muamalah yang tidak jelas bahkan high imunitas karena BPK atau KPK hanya bisa mengaudit jika ada izin DPR, bukankah lebih baik menstabilkan urusan dalam negeri? Banyak proyek yang seharusnya diutamakan pemerintah, bukan kemudian memperkaya diri dan bisa jadi Danantara pun akan jadi proyek korupsi berikutnya.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sembrono dan serampangan berisiko besar terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.
Realitas di lapangan menunjukkan kebijakan ini telah menimbulkan kekacauan, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik. Sebagai contoh, pagu awal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 adalah Rp110,95 triliun. Menyusul kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, anggaran tersebut dipangkas sebesar Rp81 triliun sehingga menjadi Rp29,57 triliun.
Pemerintah anti kritik
Melihat kacaunya pengurusan negara terhadap urusan rakyatnya ini memaksa para mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya turun ke jalan meminta pemerintah memeriksa ulang berbagai kebijakan yang sudah dicanangkan. Sebab semua tak ada satu pun yang berpihak pada rakyat.
Menghadapi berbagai kritik tersebut, justru kata-kata “ndasmu” yang terlontar dari lisan Prabowo, presiden terpilih itu. Ucapan tak layak itu ia ucapkan saat berdiri sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di hari ulangtahun Partai Gerindra ke 17 saat berbicara terkait kritikan banyak pihak terkait tiga hal, pembentukan kabinet, makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan presiden Joko Widodo.
