Efisiensi memang nyata tampak tanpa pemikiran yang matang, karena faktanya ada anggaran lain yang seharusnya dipangkas namun malah tidak dipangkas, misalnya anggaran kemenhan untuk alutsista. Makin nyata yang dibela bukan kepentingan rakyat, namun pihak yang punya kepentingan, bahkan makin menguatkan korporatokrasi,
Kementerian di pemerintahan Prabowo berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus dengan total 285 orang. Dimana tidak semua stafsus berguna malah menjadi beban APBN. Belum lagi nanti biaya retreat di Magelang para gubernur dan bupati yang resmi dilantik.
Bukannya mendengar, Prabowo terkait kabinet yang gemuk malah membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Sungguh perbandingan yang tidak sepadan, Timor Leste bekas wilayah Indonesia yang memilih separatisme dari NKRI. Tentulah sebagai negara muda belum stabil dalam segala hal.
Prabowo kembali mengatakan bahwa baginya wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa. Apakah dia lupa, Uni Eropa bukan satu kesatuan negara, mereka terdiri dari banyak negara yang memiliki kedaulatan penuh atas negaranya, jika dikumpulkan tentu saja banyak (BBC.com, 18-2-2025).
Islam Sajalah yang Layak Mengatur Negara
Banyak pihak yang merasa sangsi bahkan takut ketika disodorkan solusi Islam sebagai pengganti sistem hari ini. Alasannya pun beragam, ada yang NKRI sudah final, jika Islam memimpin kelak akan seperti Suriah konflik terus menerus, ide syariat Islam adalah pemecahbelah negara, dan lainnya. Namun apakah mereka akan menyangkal juga jika syariat ini berasal dari Allah Pencipta langit dan bumi, sementara sistem hari ini adalah murni buatan manusia?
Syariat Islam menjelaskan bahwa penguasa adalah raa’in yang tugas utamanya adalah mengurus rakyat yaitu mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Artinya, kekuasaan yang ada pada diri seorang pemimpin adalah kekuasaan yang menolong “ As-Sultom an-Nashirah” dengan syariat, bukan yang lain.
Prinsip kedaulatan ada di tangan syara, menjadikan penguasa harus tunduk pada hukum syara, tidak berpihak pada pihak lain yang ingin mendapat keuntungan. sumber anggaran banyak dan beragam, tidak tergantung pada utang dan pajak. Baitulmal berbeda dengan APBN, dimana pos pendapatan dan pengeluarannya sudah ditetapkan syariat. Dan hampir tidak selalu mengandalkan pajak atau utang luar negeri.
Pos pendapatan Baitulmal terdiri dari harta kepemilikan umum seperti hasil pengelolaan tambang dan energi dan lainnya. Kemudian harta kepemilikan negara seperti fa’i, jizyah, usyur, ghanimah, zakat, dan lainnya. Semua diperuntukkan kemaslahatan rakyat secara riil tanpa terlibat pada transaksi riba atau muamalah yang bertentangan dengan syariat.
Alokasi anggaran akan dilaksanakan penuh tanggung jawab dengan perencanaan yang matang. Karena Islam menetapkan jabatan adalah Amanah. Khalifah berserta para muawin, wali (setingkat gubernur) dan umal (setingkat bupati) akan mengadakan perencanaan dan prioritas. Kita bisa melihat hingga hari ini jejak infrastruktur dan layanan publik di negeri-negeri muslim yang dahulunya bagian dari Daulah Khilafah. Tak hanya indah, tapi sangat efektif dan efisien. Wallahualam bissawab.[]
