OLEH: FARID GABAN
ANDA tidak idiot. Sayalah yang idiot. Sebagai warga yang idiot, saya mencoba memahami apa itu Danantara, badan baru pemerintah yang oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai “kunci kemakmuran masa depan” negeri ini.
Sebagai idiot, saya menelusuri bahan-bahan untuk memahami “mahluk apa gerangan Danantara ini” dan apakah klaim Presiden Prabowo itu sahih atau cuma omon-omon. Saya ingin berbagi dengan Anda keidiotan saya, dan bagi Anda yang merasa tidak idiot bisa meluruskan serta mengoreksi pemahaman saya ini:
Gegap Gempita Danantara
Presiden Prabowo meluncurkan Danantara pada 24 Februari kemarin. “Seluruh rakyat Indonesia bisa bangga,” kata Presiden Prabowo, “bahwa hari ini kita bisa meluncurkan Danantara, salah satu sovereign wealth funds (SWF) terbesar di dunia.”
Total aset yang akan dikelola Danantara senilai USD 900 miliar, atau Rp15.000 triliun. Angka itu tidak jatuh dari langit. Itu adalah total kekayaan seluruh BUMN di Indonesia, baik dalam bentuk saham maupun aset fisik lahan dan bangunan.
Itu bukan kekayaan baru. Yang membedakan adalah pengelolaannya. Jika dulu dikelola secara terpisah-pisah, kekayaan total itu kini dikelola secara terpusat lewat satu badan. Danantara dibentuk sebagai sebuah superholding, perusahaan induk yang membawahi semua BUMN yang bergabung jadi satu itu.
Ini seperti seorang ayah yang menyatukan semua kekayaan anak-anaknya untuk bisa dikelola secara bersama dan di bawah satu manajemen. Sang ayah lah yang akan menentukan mau diapakan kekayaan itu: dijaminkan ke bank untuk mendapat kredit/utang; atau dijual demi mendapat uang tunai, yang kemudian bisa dibelanjakan untuk keperluan-keperluan prioritas yang bisa menopang dan menjamin kesejahteraan keluarga secara jangka panjang.
Ketika disatukan, pemerintah berharap, kekayaan itu bisa punya leverage (daya ungkit) lebih besar. Kekayaan kecil-kecil yang terserak hanya bisa mendapat kredit/utang yang kecil. Tapi, jika disatukan, pinjaman utang yang didapat bisa sangat banyak. Setidaknya, begitulah teorinya.
Jika dulu laba BUMN disetor langsung kepada negara, laba itu kini akan masuk ke Danantara, yang kemudian diputar atau diinvestasikan ke sektor-sektor yang menguntungkan sehingga mendatangkan kekayaan lebih banyak lagi. Begitulah harapannya. Danantara dimungkinkan membeli perusahaan-perusahaan swasta, domestik maupun asing, untuk mendatangkan laba.
Lewat penggabungan BUMN, pengambilan keputusan Danantara untuk menjaminkan atau menjual aset, serta keputusan memilih perusahaan/proyek mana yang akan dibiayai, juga bisa dilakukan lebih cepat, sigap dan ringkas.
Lewat UU BUMN yang sudah diperbaharui, pengambilan keputusan Danantara akan melibatkan segelintir direksi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tidak perlu melibatkan banyak kepala dan tak banyak diskusi. Danantara mengadopsi tradisi lazim dalam dunia militer yang cenderung otoriter dan diktatorial.
Presiden Prabowo berharap Danantara bisa menyaingi SWF (sovereign wealth funds) yang sudah ada, seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia.
Presiden Prabowo mengandaikan dirinya menjadi seperti Lee Kuan Yew atau Mahathir Mohammad, ayah yang serba tahu (“father knows best”), atau diktator yang baik hati (“benevolent dictator”), yang dengan kekuasaan terpusatnya membawa kemajuan negeri. Warga negara tak perlu banyak tanya, tahunya beres. Setidaknya begitu harapannya.
Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo mengklaim bahwa gagasan dasar Danantara berasal dari ayahanda mereka, ekonom Orde Baru Soemitro Djojohadikusumo. Pada 1997, Soemitro mengusulkan pembentukan badan pengelola investasi. Modal dana untuk badan itu, kata dia, “berasal dari penyisihan 1-5 persen laba BUMN yang dikumpulkan dan dipusatkan sebagai dana investasi.” Keuntungan dari investasi kemudian dipakai untuk “membina koperasi dan usaha kecil.” Danantara berbeda secara mendasar dari gagasan awal Soemitro itu.
Tapi, apa sebenarnya persamaan dan perbedaan Danantara dari Temasek, Khazanah atau SWF lain yang sudah ada di dunia?