BANDA ACEH – Anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang mengusung tagar “Indonesia Gelap” dapat dipahami sebagai akumulasi kekecewaan atas harapan besar para mahasiswa.
Mantan Ketua DPD ini pun mengaku menghormati pikiran dan pendapat para mahasiswa.
Namun, LaNyalla juga mengajak para mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi atas apa yang terjadi di Indonesia. Terutama persoalan yang paling fundamental, yaitu Konstitusi Indonesia yang harus diperkuat agar Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan berkepribadian.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI dengan tema “Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Keutuhan NKRI” di Surabaya, beberapa waktu lalu.
“Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik Politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik,” kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 28 Februari 2025.
Lanjut dia, setelah Perang Dunia II usai pada Agustus 1945, negara-negara tersebut ternyata tidak berhenti untuk menguasai negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, termasuk Indonesia.
Sehingga mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa penjajahan fisik, tanpa harus mengirim tentara tetapi dengan tujuan yang sama melalui paradigma neo-liberalisme. Sehingga negara-negara maju tersebut memprakarsai gerakan untuk melakukan liberalisme di negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.
“Soekarno-Hatta saat itu menolak karena mereka tahu gerakan liberalisme hanya akan menjadikan Indonesia koloni dalam bentuk lain atas negara-negara kapitalis tersebut. Apalagi para pendiri bangsa saat itu tahu persis bahwa hanya Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat dan berdikari serta berkepribadian. Tetapi Soekarno akhirnya kalah melawan hegemoni barat tersebut,” jelasnya.
Dan di era Soeharto, imbuhnya, mulailah gerakan Liberalisme ini berkembang. Perlahan tapi pasti, hingga puncaknya mencapai kemenangan saat reformasi. Dimana Undang-Undang Dasar 1945 diubah total hingga 95 persen pada saat Amandemen empat kali di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.
“Sejak reformasi dan Amandemen konstitusi itu, sistem perekonomian Indonesia diserahkan kepada Daulat Pasar. Dan sistem politik Indonesia dijalankan dengan pola one man one vote. Bukan lagi permusyawaratan para hikmat kebijaksanaan,” ujar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur ini menanyakan kepada para mahasiswa, apa yang dihasilkan selama reformasi hingga saat ini? Apakah kehidupan ekonomi rakyat semakin membaik? Lalu dengan kekayaannya itu, para oligarki tersebut membiayai politik yang mahal dengan menyuap rakyat yang miskin untuk memenangkan pilihan mereka.
“Ya ini hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar kembali masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran Utang dan Penanaman Modal Asing. Sehingga sejak reformasi Utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Karena terbukti, dana perlindungan sosial seperti Bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” bebernya.
Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Menghayati suasana kebatinan mereka yang merasakan bagaimana menjadi negara terjajah. Sehingga kita menemukan kesadaran untuk kembali ke jati diri asli Indonesia.
Sebuah sistem yang paling cocok dengan watak dasar manusia Indonesia. Yaitu manusia yang berkepribadian, manusia yang beragama, manusia yang tolong-menolong, manusia yang gotong royong dan berprinsip kekeluargaan. Itulah sistem asli bangsa Indonesia, yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, dimana negara berdaulat atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
