Berbagai kasus korupsi tersebut membuat capaian kinerja harta kekayaan (aset) lebih rendah dibanding era Menteri BUMN Rini S. Soemarno. Hal ini diakibatkan oleh lebih dari 25 persen justru dikorupsi jajaran direksinya padahal dengan perolehan remunerasi lebih dari layak (very worthy).
Artinya, dari aspek kinerja kuantitatif dan slogan AKHLAK yang dijadikan nilai (value) korporasi oleh Erick Thohir capaiannya sangat buruk dan memalukan serta penuh penyimpangan!! Namun begitu, terlalu naif jika kasus korupsi jumbo yang terjadi pada suatu korporasi seperti Pertamina lalu menghakimi institusi BUMN-nya secara membabi buta. Bukan malah BUMN secara korporasi yang layak dipersalahkan atau dihakimi secara sepihak oleh publik atas perilaku tak berakhlak segelintir pejabatnya. Akan lebih baik, jika tuntutan publik diarahkan pada para pelaku korupsi BUMN agar memperoleh hukuman yang setimpal dan membuat jera.
Oleh karena itu, jika Erick Thohir sebagai warga negara masih memegang teguh nilai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 (termasuk pelanggaran rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI) seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya Menteri BUMN.
Sebab, capaian kinerja Erick Thohir secara kuantitatif bagi korporasi dan negara selama menjabat Menteri BUMN lebih buruk dibanding Rini S. Soemarno. Atau Menteri BUMN periode 2014-2019 ini berkinerja lebih baik dan positif tanpa menggunakan slogan Akhlak. Jelaslah, bahwa capaian kinerja BUMN secara periodik dalam istilah militer yang diadopsi dalam ilmu manajemen sangat tergantung pada siapa yang berada di belakang senjata (kursi) atau the man behid the gun. rmol news logo article
*) Penulis adalah ekonom konstitusi
Sumber: Media
