BANDA ACEH – Pengamat Politik Rocky Gerung mengkritik keras pembentukan Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Tim tersebut dibentuk untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) ini justru dinilai sarat kepentingan Politik.
Rocky menyoroti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menarik sebelas kader PSI untuk masuk ke dalam tim tersebut.
Penempatan kader PSI dalam tim tersebut menurut Rocky tidak selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.
“Sepertinya mumpungisme dan moral hazard tidak terbendung. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi politik ditumpuk di kementerian itu. Akhirnya rakyat merasa Indonesia makin gelap,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (7/3/2025).
Rocky juga menyoroti dugaan nepotisme dalam penunjukkan tim tersebut. Ia menilai langkah ini mencerminkan praktik “cawe-cawe” politik yang justru mencederai prinsip pemerintahan bersih dan efisien.
“Bocoran seperti ini menuntun kita untuk menyimpulkan bahwa efisiensi hanya sekadar omon-omon,” sambung Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menekankan bahwa mata netizen semakin cerdas dalam menelusuri keputusan-keputusan pejabat.
Ia pun mendorong Presiden Prabowo untuk bertindak tegas membersihkan praktik politik semacam ini dari dalam pemerintahan.
“Konsekuensi dari keterbukaan informasi, netizen bisa mengulik keputusan menteri. Ini yang harusnya dikejar oleh Presiden Prabowo, karena membersihkan dari dalam adalah penanda bahwa ia bisa membersihkan yang ada di luar,” pungkas Rocky.
Seperti diketahui, struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang di Kepmen Kehutanan No 32/2025. Dalam Kepmen ini, sebelas nama kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030.
Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasehat; Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
