BANDA ACEH -Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini yang menunda pengangkatan Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 diduga sengaja untuk mendowngrade kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, semestinya Menteri PANRB meminta petunjuk dan arahan Presiden Prabowo sebelum memutuskan menunda pengangkatan CASN.
“Bukan sekonyong-konyong mengambil keputusan sepihak. Sebab menteri bekerja atas arahan dan petunjuk Presiden. Keputusan menteri harus berdampak positif untuk pemerintahan saat ini,” kata Hari kepada RMOL, Selasa 11 Maret 2025.
Hari menilai, efek penundaan yang dilakukan Menteri PANRB selama satu semester itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi maupun keamanan.
“Patut diduga keputusan Menteri PANRB untuk mendowngrade kepemimpinan Prabowo karena wajah kabinet Prabowo saat ini tidak tunduk dan taat seutuhnya. Bahkan kecenderungan berkhianat dengan Prabowo sangat mungkin,” pungkas Hari.
Dalam surat resmi yang dikeluarkan pada 7 Maret 2025, Kementerian PANRB menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS akan dilaksanakan serentak pada 1 Oktober 2025, dan pengangkatan PPPK pada 1 Maret 2026.
Surat tersebut menyatakan bahwa penundaan ini terkait dengan penyesuaian anggaran dan persiapan administratif, meskipun keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para peserta seleksi
