BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan penembakan warga oleh oknum anggota Brimob di area pertambangan ilegal di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.
“Tindak tegas oknum pelaku penembakan dan ungkap juga pengusaha yang mempekerjakan aparat dalam aktivitas tambang ilegal,” kata Martin saat dihubungi pada Selasa, 1 Maret 2025.
Martin juga menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis tambang ilegal yang semakin marak.
Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri untuk segera bertindak tegas menertibkan tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
“Dampak pertambangan ilegal ini besar, mulai dari kebocoran keuangan negara karena tidak ada retribusi dan pajak hingga kerusakan lingkungan yang tidak terkendali,” ujar Martin.
Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi mengatakan terdapat delapan anggota Brimob Polda Sulut yang diduga terlibat dalam penembakan.
Dia memastikan bahwa oknum yang terlibat dalam penembakan terhadap warga akan diproses hukum sesuai prosedur yang ada.
“Kita proses tuntas. Namun mohon juga buat masyarakat supaya bisa bersabar agar proses ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” katanya kepada awak media di Mapolda Sulut, Selasa.
Bahagia menjelaskan pascakejadian itu, Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Sulut langsung melakukan olah TKP dan melakukan otopsi.
Bid Propam Polda Sulut melakukan pemeriksaan terhadap 8 personel Polda Sulut yang diduga berada di TKP di areal lokasi tambang Alason Ratatotok, ungkapnya.
Diketahui seorang warga Desa Basaan, Kecamatan Ratatotok tewas setelah diduga ditembak pada Senin, 10 Maret 2025.
Korban mengalami luka tembak di kepala dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia
