Penulis: Hanny N**
PENELITI ahli madya dari pusat riset limnologi dan sumber daya air BRIN, Yus Budiono menyebut ada empat faktor banjir di wilayah Jabodetabek, yakni penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut, dan fenomena cuaca ekstrem.
Hasil risetnya, penyebab utama meningkatnya resiko banjir di Jabodetabek ialah penurunan muka tanah yang berkontribusi sampai 145 persen terhadap peningkatan resiko banjir.
Banjir kembali melanda berbagai wilayah, merendam pemukiman, merusak infrastruktur, serta menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Fenomena ini bukan sesuatu yang baru; hampir setiap tahun kejadian serupa berulang. Namun, pertanyaannya, mengapa banjir terus terjadi tanpa solusi yang benar-benar tuntas? Apakah ini hanya masalah teknis atau ada akar persoalan yang lebih dalam?
Jika kita melihat secara mendalam, banjir bukan sekadar problem teknis yang dapat diatasi dengan pembangunan saluran drainase atau proyek tanggul raksasa. Ini adalah persoalan sistemis yang berakar pada paradigma kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan. Paradigma kapitalisme yang diadopsi oleh negara telah melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Selama kebijakan ini masih berlandaskan prinsip keuntungan ekonomi semata, maka bencana seperti banjir akan terus terjadi berulang tanpa penyelesaian hakiki.
Paradigma Kapitalisme dalam Pembangunan
Dalam sistem kapitalisme, pembangunan lebih banyak berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan segelintir pihak. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi wilayah resapan air justru dialihfungsikan menjadi perkebunan, pertambangan, atau proyek properti yang menguntungkan investor. Kawasan-kawasan hijau di perkotaan semakin berkurang karena pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Bahkan, tata ruang sering kali dikorbankan demi kepentingan bisnis. Akibatnya, saat hujan deras melanda, air tidak dapat terserap dengan baik, lalu mengalir deras ke pemukiman warga, menyebabkan banjir yang merugikan banyak pihak.
Lebih parahnya lagi, pengelolaan sungai dan daerah aliran air sering kali diabaikan. Sampah yang menumpuk di sungai, sedimentasi yang tidak dikelola dengan baik, serta perizinan pembangunan di daerah resapan menjadi faktor yang memperparah situasi. Sayangnya, solusi yang diberikan sering kali hanya sebatas proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan pihak tertentu tanpa menyentuh akar masalah.
Mitigasi yang Lemah, Rakyat yang Menderita
Selain kebijakan pembangunan yang abai pada kelestarian lingkungan, mitigasi bencana juga lemah. Pemerintah sering kali hanya bersikap reaktif, baru bergerak setelah bencana terjadi, bukan proaktif dalam mencegahnya. Bantuan darurat memang diberikan saat banjir melanda, tetapi solusi jangka panjang tetap diabaikan. Akibatnya, rakyat selalu menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.
Kelemahan mitigasi terlihat dari buruknya sistem drainase di kota-kota besar, kurangnya pemantauan terhadap daerah rawan banjir, hingga minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengantisipasi bencana. Jika sistem mitigasi ini tidak diperbaiki, maka bencana akan terus berulang, membuat rakyat hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan.
Islam dan Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia sekaligus menjaga keseimbangan alam. Islam memandang bahwa pembangunan bukan hanya tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, negara dalam Islam bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Dalam Islam, ada beberapa prinsip utama dalam pembangunan yang harus diterapkan:
1. Pembangunan Berbasis Kelestarian Lingkungan
