BANDA ACEH – Pemerintah dan legislatif berulang kali menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan negara. Namun publik justru dihadapkan pada pemandangan yang bertolak belakang.Salah satu yang menuai kritik tajam adalah pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang baru-baru ini digelar di sebuah hotel mewah. Keputusan ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan netizen.
“Orang mulai berpikir, kalau mau konsisten, kenapa nggak sidang di DPR aja, kan ada ruang-ruang sidang DPR? Kenapa mesti dibawa ke hotel?” tanya Pengamat Politik Rocky Gerung lewat kanal YouTube miliknya, Minggu, 16 Maret 2025.
Kecurigaan publik memuncak dengan muncul dugaan bahwa ada bagian dari rancangan undang-undang yang tidak dipublikasikan bahkan diselundupkan, sehingga publik tidak bisa terlibat dalam diskusi kebijakan yang sangat strategis ini.
“Apakah nanti juga ada semacam draft yang tidak edarkan ke publik sehingga percakapan publik tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang yang sangat strategis itu,” jelas Rocky.
Selain itu, ada ketakutan bahwa revisi UU TNI ini bisa melonggarkan keterlibatan militer di sektor sipil. Padahal, yang seharusnya dibenahi adalah sistem rekrutmen sipil, bukan justru membuka jalan bagi militer untuk mengisi posisi yang kosong.
“Kan seharusnya rekrutmen sipil itu yang dibuat lebih ketat,” tandas dosen ilmu filsafat yang akrab disapa RG tersebut.
