BANDA ACEH -Proses penyusunan UU TNI yang tertutup menjadi pemicu awal ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan ekonom senior Profesor Wijayanto Samirin saat menyoroti bentrokan antara mahasiswa penolak UU TNI dengan aparat kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi setelah RUU TNI resmi disahkan menjadi UU.
“Isi UU TNI sesungguhnya tidak terlalu perlu dikhawatirkan, tetapi yang justru perlu dikhawatirkan adalah proses penyusunan yang tertutup dan tanpa keterlibatan publik yang memadai,” kata Prof Wijayanto Samirin dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, penyusunan undang-undang secara tertutup dan terkesan terburu-buru menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ini memperburuk distrust publik kepada pemerintah yang sudah buruk. Ini juga membuat demo seolah merupakan satu-satunya outlet untuk menyampaikan pendapat, di saat outlet-outlet lain yang diatur oleh konstitusi justru tertutup rapat,” katanya.
Ia menyarankan pemerintah harus mengubah cara kerja dan mindset agar tidak memantik emosi publik ketika membuat kebijakan publik.
“Demo akan semakin menasional dan membudaya, bahkan dengan skala yang lebih besar, karena terjadi proses adaptasi dan habituasi; seolah demo adalah normal, demo besar adalah wajar,” tutupnya
