BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, atas peristiwa teror kepala babi di kantor Tempo. Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh “memasak kepala babi” yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga dinilai melanggar prinsip kebebasan pers. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil yang antara lain terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute, pernyataan tersebut cenderung merendahkan dan tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden.
“Untuk itu kami mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subainto bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis,” kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataan sikapnya yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).
Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, lanjut pernyataan sikap tersebut, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya.
Ungkapan yang disampaikan Hasan Nasbi menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah, yang diwakili Kantor Komunikasi Kepresidenan, terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keperihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut.
“Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.”
Dengan sikap tersebut di atas, dinilai tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat. Apalagi, peristiwa penghapusan cuitannya sendiri di akun X tentang RUU TNI sudah lebih dari cukup untuk mengevaluasi kinerja Hasan Nasbi sebagai ujung tombak komunikasi Presiden.
“Kami juga prihatin dan bersolidaritas atas teror kepala babi yang dialami Tempo. Cara-cara teror ini ternyata masih terus digunakan untuk mengintimidasi kebebasan dan demokrasi. Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui,” tambah Koalisi Masyarakat Sipil.
