BANDA ACEH – Kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi disebut akan terulang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Bahwa rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik,” kata ekonom Anthony Budiawan kepada Monitorindonesia.com, Minggu (23/3/2025).
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyatakan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bukan tanpa alasan dia menyatakan demikian, soalnya data yang dimilikinya menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.
“Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024). Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024),” beber Anthony.
“Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” timpal Anthony.
Berdasarkan data-data ini, ungkap Anthony, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia,” tegas Anthony.
Di sisi lain, Anthony memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025. Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. Selain itu juga ada kemungkinan shortfall mencapai 0,5 persen dari PDB, dengan tax ratio turun menjadi 9,1-9,5 persen.
“Asumsi kurs rupiah yang meleset jauh, dari Rp15.000 per dolar AS menjadi Rp16.500 per dolar AS, dengan tren melemah yang terus berlanjut,” tutur Anthony.
Menurut Anthony, ada beban bunga utang yang semakin besar, dengan rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak naik dari 11,6 persen (2014) menjadi 23,6 persen (2024), dan diperkirakan mencapai lebih dari 25 persen pada 2025. Anthony bilang, beban bunga utang yang tinggi membatasi kemampuan belanja pemerintah dan berdampak negatif terhadap ekonomi,” ujar Anthony.
