Ia juga menekankan bahwa Polri harus menjadi institusi yang berani menegakkan keadilan tanpa kompromi. Pernyataan ini mencerminkan urgensi bagi kepolisian untuk segera melakukan reformasi agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. ”Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara, dari kaki ke kepala untuk memegang monopoli senjata,” ujar Prabowo.
Ungkapan ini mengingatkan bahwa kekuasaan yang dimiliki aparat keamanan bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan amanah yang diberikan oleh rakyat, sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Penurunan kepercayaan terhadap kepolisian tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial dan kepatuhan hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, mereka cenderung mencari keadilan dengan cara sendiri, yang berisiko meningkatkan angka kejahatan dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Situasi ini dapat memperburuk kondisi keamanan nasional, di mana hukum menjadi kurang dihormati dan masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari negara. Jika dibiarkan, ketidakpercayaan ini dapat berujung pada melemahnya legitimasi hukum dan meningkatnya potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret agar Polri dapat kembali menjalankan tugasnya secara efektif dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, reformasi internal menjadi langkah yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Salah satu aspek utama dalam reformasi ini adalah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta tindakan kekerasan yang berlebihan harus ditangani dengan transparansi dan tanpa impunitas. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja kepolisian perlu diperkuat melalui mekanisme internal maupun eksternal guna memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi. Reformasi juga harus mencakup perbaikan dalam sistem rekrutmen dan pendidikan kepolisian, dengan lebih menekankan pada integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
Selain reformasi internal, memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam membangun kembali kepercayaan publik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum dan memastikan keterbukaan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan aparat kepolisian.
Masyarakat perlu diberikan akses untuk mengawasi kinerja kepolisian secara aktif, sehingga mereka merasa bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak berpihak kepada golongan tertentu.
Pemulihan kepercayaan terhadap Polri memang bukan proses yang instan, tetapi dengan komitmen yang kuat dari internal kepolisian, dukungan penuh dari pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, Polri dapat kembali menjalankan perannya sebagai institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.[]
