BANDA ACEH – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengangkatan beberapa pejabat kementerian menjadi komisaris di bank milik BUMN merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan transparansi publik.
“Perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,” ujar Erick di Jakarta, Kamis.
Erick menjelaskan perwakilan dari beberapa kementerian ini disesuaikan dengan fokus usaha masing-masing perusahaan. Misalnya, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI dan Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Fahri Hamzah sebagai Komisaris BTN.
Selanjutnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebagai Komisaris Bank Mandiri, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama BTN, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman sebagai Komisaris Bank Mandiri, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Wakil Komisaris Utama BNI.
Erick menegaskan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya akan tetap melakukan pengawasan terhadap bank Himbara tersebut agar transparansi dan tata kelolanya tetap berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan BUMN harus lebih efisien, tata kelola yang baik dan transparan guna meningkatkan kinerja perusahaan.
“Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu dan lain-lainnya. Kami tentu Kementerian BUMN mendorong tadi yang namanya terus program-program seperti ini,” kata Erick.
