Penulis: Agusto Sulistio**
BANGUN tidur pun kadang berdarah-darah. Seorang ayah yang terburu-buru mencari nafkah, menyalakan motor dengan sisa kantuk dan perut kosong, menabrak pagar rumah tetangga karena kakinya tersandung besi yang menjulur.
Luka itu kecil, tapi jadi simbol besar dari nasib rakyat yang terus-menerus disakiti oleh sistem yang abai. Negara ini, yang mestinya menghadirkan rasa aman sejak rakyat membuka mata hingga menutupnya kembali di malam hari, justru membiarkan luka-luka itu mengalir setiap hari tanpa arah penyembuhan.
Ini bukan cerita satu orang. Ini potret jutaan rakyat Indonesia yang setiap harinya menjalani hidup dengan risiko yang seharusnya tak perlu mereka tanggung. Jalanan rusak, jaminan kesehatan lemah, keamanan kerja rendah, harga sembako melambung, oknum pejabat hidup dengan fasilitas mewah dari uang rakyat.
Di balik jubah jabatan, ternyata ada oknum yang menyembunyikan rompi tahanan. Mereka korupsi. Mereka khianat. Mereka menyelewengkan amanah kekuasaan yang dipercayakan rakyat lewat pemilu yang dulu katanya penuh harapan.
Rakyat disuruh sabar. Disuruh percaya bahwa semua akan diperbaiki perlahan. Tapi di saat yang sama, rakyat juga disuruh bayar ini-itu dengan pajak yang naik tiap tahun. Sementara gaji mereka tak pernah cukup, dan harga-harga terus menyiksa.
Rakyat hidup dalam risiko karena negara gagal menjalankan satu tugas utamanya, yakni menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya sebagaimana diperintahkan konstitusi.
Konstitusi itu bukan sekadar kitab hukum. Ia adalah perjanjian luhur yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan seluruh rakyat. Pasal demi pasalnya menegaskan bahwa keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan adalah hak setiap warga negara.
Tapi kenyataannya, yang dijaga justru kepentingan segelintir elite. Rakyat disuruh bertahan dalam kesengsaraan, sementara masih ada kekuasaan yang bekerja demi dinasti dan jaringan oligarki.
Hidup rakyat Indonesia hari ini seperti berjudi dengan takdir. Pergi kerja bisa tak pulang. Berobat bisa tambah utang. Anak sekolah bisa jadi buruh atau putus sebelum lulus. Semua karena sistem masih berisi budaya yang mendorong pejabat menjadi tamak, bukan negarawan amanah, mungkin karena rekrutmen yang benar sudah tergilas dengan perencanaan korup sedari awal.
