BANDA ACEH – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga kini belum mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, hal itu merupakan salah satu alasan PDI-P untuk bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB.
Menurutnya Megawati masih perlu banyak pertimbangan untuk memberikan tiket calon presiden (capres) pada Ganjar dan mencari kemungkinan lain menghadapi Pilpres mendatang.
“Megawati tentu berpikir ulang, jika belum memegang kekuasaan ia (Ganjar) sudah offside berkali-kali maka saat kekuasaan ia pegang, ia bisa berlari meninggalkan mekanisme kontrol yang dijalankan di internal partai,” sebut Umam pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).
Apalagi, lanjut dia, PDI-P merupakan partai politik (parpol) yang tak mau bergantung pada hasil survei elektabilitas figur capres.
Tingginya elektabilitas Ganjar tak lantas membuatnya otomatis dipilih mewakili partai berlambang banteng itu untuk memperebutkan kursi RI-1.
“Jika dalam musim Pilpres ada yang ‘kegantengan’ datang dengan membawa elektabilitas tapi tidak memiliki kontribusi riil pada partai, maka wajar jika resistensi di internal partainya cukup tinggi,” ungkap dia.
Di sisi lain kemungkinan PDI-P bekerja sama dengan koalisi Gerindra-PKB juga dilatarbelakangi belum tuntasnya janji Megawati pada Prabowo dalam perjanjian Batu Tulis pada 2009 lalu.
Salah satu poin perjanjian adalah Megawati bakal mendukung Prabowo sebagai capres di Pemilu 2014.
Namun kala itu PDI-P justru mengusung Joko Widodo dan mendukungnya berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Umam menyampaikan sangat mungkin Pilpres 2024 menjadi momentum tepat untuk Megawati menepati janji pada Prabowo.
“Besar kemungkinan PDI-P akan memveto Gerindra untuk mengunci posisi calon wakil presiden. Maka wacana tentang komposisi Prabowo-Puan kembali relevan dan layak diperhitungkan,” tandasnya.
Adapun wacana bergabungnya dua parpol baru dalam koalisi Gerindra-PKB diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
