NASIONAL
NASIONAL

Gatot Nurmantyo Klaim Demokrasi Era Jokowi Lebih Jelek dari Zaman Soeharto

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Kondisi demokrasi era Presiden Jokowi di periode kedua lebih buruk dibanding era kepemimpinan Presiden Soeharto.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Klaim itu disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo dalam menyikapi isu perpolitikan yang berkembang belakangan ini.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Tahun 90 itu mulai final zamannya Pak Harto, baru kita beralih kepada demokrasi, Demokrasi kita mulai naik pelan-pelan menata sampai terpilihnya SBY. Paling puncak demokrasi kita di internasional pada saat Pak Jokowi 2014 dipilih sebagai Presiden,” kata Gatot Nurmantyo, di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (25/11).

Berita Lainnya:
Dikawal Ketat Brimob Polda Sulsel, Jenazah AKP Ulil Ryanto Anshari Tiba di Rumah Duka Makassar
ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Seiring berjalannya waktu, Gatot melihat ada kemunduran demokrasi di kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode kedua ini.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Tahun 2020 pelan-pelan menukik dan sampai justru sekarang ini kondisinya lebih jelek demokrasinya (daripada) pada saat zamannya Pak Harto,” ucap Gatot.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Bukan hanya soal demokrasi, Gatot juga mengatakan kondisi ekonomi Indonesia buruk karena situasi global. Hal ini bisa berdampak ke sektor lain bila tidak segera ditangani.

Berita Lainnya:
Usai Ketemu Anies, Pramono Yakin Dapat Dukungan dari Anak Abah
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Kondisi ekonomi kita secara internasional krisis. Apabila terjadi krisis ekonomi bersamaan dengan krisis demokrasi, itu hukum alam akan terjadi, akan terjadi keributan,” kata Gatot.

Namun, klaim tersebut dikatakan Gatot dengan tidak disertai data penelitian terbaru. Dari persoalan demokrasi dan ekonomi ini, KAMI mengambil sikap netral dalam Pemilu 2024, serta terus mengkritisi kebijakan pemerintah.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya