BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik setelah disebut-sebut akan bergabung ke Partai Golkar setelah masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir.
Hal ini menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Pengamat Politik.
Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga seorang pengamat Politik, Profesor Lili Romli, wacana mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi ke dalam Partai Golkar dapat menjadi kenyataan atau tidak.
“Jika jadi bergabung ke dalam Golkar, apa semua kader atau pengurus Golkar akan aklamasi. Sebab, Jokowi nanti tidak lagi sebagai Presiden yang tentu tidak lagi memiliki power atau pengaruh seperti layaknya saat jadi Presiden,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat 1 Maret 2024.
Terkait kemungkinan bergabungnya Jokowi ke dalam partai Golkar, Lili juga menyebutkan bahwa jika bergabung saat masih dalam kepemimpinan Airlangga Hartarto, Jokowi bisa dapat posisi penting di partai Golkar.
“Jika sekarang ini bergabung saat masih dalam kepemimpinan Pak Airlangga, bisa jadi pak Jokowi dapat posisi penting di dalam kepengurusan DPP Golkar,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa jika terjadi pergantian pengurus dan Airlangga tidak lagi menjabat sebagai Ketum Golkar, belum tentu Jokowi akan mendapat posisi yang penting.
“Akan tetapi jika ada pergantian pengurus dan pak Airlangga tidak lagi jadi Ketum belum tentu mendapat posisi yang penting,” lanjutnya.
Sementara itu, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian ideologi Jokowi dengan Partai Golkar. Beberapa pihak berpendapat bahwa seharusnya Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra, di mana posisi Pak Prabowo Subianto sangat sentral sehingga bisa menempatkan Jokowi dalam posisi strategis di Gerindra.
“Sebenarnya yang pas adalah bergabung dengan Gerindra, di partai ini, posisi pak Prabowo sangat sentral sehingga bisa menempatkan pak Jokowi dalam posisi strategis di Gerindra,” tukasnya.
Dengan begitu, wacana mengenai kemungkinan bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama terkait implikasi politik dan strategis yang mungkin timbul dari langkah tersebut.Sumber: disway
