NASIONAL
NASIONAL

Anwar Abbas Sebut Luhut Geser Indonesia dari Negara Demokrasi Menjadi Negara Otoriter

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah mengubah Indonesia jadi negara otoriter.Hal itu disampaikan oleh Anwar saat menanggapi pernyataan Luhut yang menyatakan bahwa para pengkritik pemerintah lebih baik angkat kaki dari Indonesia.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Anwar menilai, pandangan dan sikap seperti yang diutarakan Luhut itu menunjukkan bahwa pemerintah terkesan menjadi absolut, karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan pihak lain.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Sebab, menurut Luhut, apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah, sudah pasti benar.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Jadi, Anwar mengungkapkan, pemerintah dan kepemimpinan yang sepertinya ingin  dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat, tapi adalah kedaulatan penguasa.

ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Bila itu yang terjadi maka berarti luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti reformasi,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024.

Berita Lainnya:
Penyesalan Anak Ivan Sugianto yang 'Seret' sang Ayah ke Penjara: Gara-gara Aku, Keluarga Kita Hancur
ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Anwar pun menyayangkan jika benar Luhut menyampaikan bahwa seluruh pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia.

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Itu sangat memprihatinkan dan kita sesalkan, karena selain bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 28E Ayat 3 tetang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” ujarnya.

Semestinya, Anwar mengatakan, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah sejatinya memerlukan kritik.

Hal itu, menurut Anwar, agar pemerintah juga memiliki perspektif lain, sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik bagi negara dan bangsa.

“Tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan. Oleh karena itu adalah wajar jika kita sangat keberatan dengan sikap yang disampaikan Luhut tersebut, karena jika sikap dan pandangannya tidak diluruskan maka yang terbentuk adalah pemerintahan yang anti dialog dan anti kritik,” katanya.

Berita Lainnya:
Tersangka Hendry Lie Diduga Punya Aset Vila di Bali, Kejagung Beberkan Statusnya

Anwar mengungkapkan, jika benar Luhut menyatakan demikian, maka ia sendiri yang menggiring pemerintahan menjadi absolut dan ini jelas bertentangan dengan jiwa, nilai serta semangat negara demokrasi.

“Jika masih perlu ada kata angkat kaki dan kata usir-mengusir maka yang harus angkat kaki dan harus diusir dari negeri ini,  bukannya para pengkritik pemerintah, tapi Luhut sendiri. Tetapi, apakah hal itu baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita?. Terserah kepada kita semua untuk menjawabnya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam acara Business Matching 2024 di Bali pada Kamis 7 Maret 2024, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meluapkan kekeselannya kepada para pihak yang selalu mengkritik pemerintah, termasuk mantan pejabat di era Jokowi.

“Saya berharap kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semuanya jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indoneaia,” ujarnya.[]


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya