BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat tinggi. Oleh karena itu, kepala negara mengatakan pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.Jokowi menyampaikan ini saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah yang diselenggarakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024. Jokowi mengatakan BPKP harus fokus pada manfaat pembangunan bukan penyimpangan.
“Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan. Ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu,” kata Jokowi.
Dia mengatakan tugas BPKP itu seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan. Jokowi mendorong BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi.
Ketua BPKP Muhammas Yusuf Ateh, dalam sambutannya mengatakan, lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangungan.
Yusuf mengatakan rakornas pengawasan internal ini untuk melaksanakan untuk mengordinasikan pengawasan agar efektif mengawasi pembangunan 2024 tersisa.
BPKP mencatat sepanjang tahun 2020 s.d Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68T, penghematan belanja negara senilai Rp192,93T, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75T. “Kami tidak hanya memantau aktifitas keuangan, tapi efektifitas pembangunan,” kata Yusuf.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendampingi Jokowi dalam pembukaan rakornas BPKP. Turut hadir di Istana Negara, jajaran BPKP, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
