NASIONAL
NASIONAL

Sentil Fahri Hamzah, Partai Garuda: Dipecat Partai Otomatis Tidak Bisa Menjadi Anggota DPR/DPRD

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Polemik pemecatan Anggota DPRD DKI Jakarta, M Taufik oleh Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra kini disorot banyak pihak, terlebih soal statusnya sebagai anggota dewan di Kebon Sirih.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Menurut pandangan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, seseorang anggota dewan tidak bisa dipecat oleh partai politik dari jabatannya sebagai wakil rakyat.

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Hal tersebut pernah terjadi saat dirinya dipecat dari PKS. Meski tidak menjadi kader PKS, ia tetap menjabat sebagai anggota DPR RI. Saat itu, ia juga menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI.

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

Namun demikian, pandangan Fahri Hamzah tersebut ditepis oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Ia meluruskan, kasus yang dialami M Taufik bukan dipecat Gerindra sebagai anggota DPRD DKI, melainkan dari keanggotaan partai.

Berita Lainnya:
Jusuf Kalla Ajak Warga Aceh Perlakukan Imigran Rohingya dengan Rasa Kemanusiaan
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

“Ketika memecat keanggotaan partai, maka secara otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPR/DPRD, karena yang duduk sebagai anggota DPR/DPRD harus anggota partai politik,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/6).

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

Selain itu, untuk menjadi Anggota DPR/DPRD, harus menjadi anggota partai politik. Hal itu dikecualikan bagi seseorang yang ingin menjadi anggota DPD RI karena tidak menggunakan parpol sebagai syarat mencalonkan.  

Berita Lainnya:
Uang Damai Rp50 Juta dalam Kasus Supriyani, Kades Wonua Raya & Enam Polisi Diperiksa Polda Sultra
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

“Penjelasan saya ini tentu mempunyai dasar, yaitu amanat UUD 45, UU Pemilu, dan UU Partai Politik,” jelasnya.

Diamanatkan, bahwa peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD adalah partai politik, dan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Atas dasar itu, ia pun mempertanyakan dasar konstitusi dan landasan UU yang digunakan Fahri Hamzah dalam mengomentari pemecatan seorang anggota partai politik dan anggota dewan.

“Jadi jelas ya, saya wajib meluruskan kengawuran ini karena apa yang disampaikan bukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tapi berdasarkan halusinasi,” tandasnya.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya