BANDA ACEH – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memecat Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). DKPP menyatakan, Hasyim Asy’ari terbukti melakukan tindak asusila kepada Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda di wilayah Dem Haag, Cindra Aditi Tejakinkin.
DKPP menyebut Hasyim memaksa berhubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag. Tak hanya itu, Hasyim juga menjanjikan akan menikahi dan membiayai hidup korban sebesar Rp 30 juta per bulan.
Gara-gara pemecatan itu, Hasyim Asy’ari harus kehilangan gaji puluhan juta dari jabatan Ketua KPU RI. Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.
Gaji Hasyim dan anggotanya diatur pada Pasal 4 PP tersebut. “Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp 43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000,” bunyi Pasal 4 ayat (1).
Sementara, besaran uang kehormatan ketua dan anggota KPU Provinsi, Ketua Rp 20.215.000,00 dan Anggota Rp 18.565.000,00.
Selanjutnya, besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua Rp 12.823.000,00 dan Anggota Rp 11.573.000,00.
Selain itu, Ketua dan Anggota KPU juga diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas, perlindingan keamanan dan fasilitas berupa rumah dinas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perpres 11/2016.
“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (3).
