BANDA ACEH -Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf diminta belajar lagi terkait konstitusi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar merespons pernyataan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengkritik pembentukan Pansus Haji 2024.
Cak Imin, sapaan Ketum PKB menyebutkan, Pansus Haji 2024 merupakan hasil kesepakatan rapat yang melibatkan berbagai fraksi di DPR RI.
“Pertama kali memutuskan perlunya Pansus Haji itu dalam rapat di Makkah oleh semua anggota DPR dari berbagai Fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Golkar, Pak Lodewijk dan dihadiri oleh Yaqut sebagai Menteri Agama,” kata Cak Imin dikutip dari akun X miliknya, Kamis (8/8).
Cak Imin mengingatkan kepada semua pihak, termasuk PBNU, untuk memahami dan belajar lebih dalam tentang konstitusi serta mekanisme kerja di DPR.
Sebab semua keputusan yang diambil dalam pembentukan Pansus Haji sudah sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku.
“Belajarlah dikit konstitusi,” sindir Cak Imin.
Gus Ipul sebelumnya mengomentari pembentukan Pansus Haji 2024 yang turut disuarakan Cak Imin. Menurut Gus Ipul, persoalan penyelenggaraan haji seharusnya bisa dibicarakan terlebih dahulu di internal PKB.
Apalagi, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas juga berstatus sebagai pengurus PKB.
“Gus Yaqut itu kan juga ketua DPP PKB, wakilnya Cak Imin. Kan tinggal mereka saja urusannya.Tinggal panggil Gus Yaqut kan. Masa ketua umumnya sama ketuanya gegeran (ribut) sendiri,” kata Gus Ipul di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8).
