BANDA ACEH -Sikapnya yang secara terang-terangan membela anak-anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi pusat perhatian dan cemoohan netizen.
Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dinilai terlalu mencolok dalam memberikan pembelaan.
Dalam kasus jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep, Budi Arie membela dengan mengatakan itu bukan gratifikasi melainkan “pinjaman dari temannya” karena istrinya, Erina, sedang hamil 8 bulan.
Kemudian, kasus akun Kaskus “fufufafa” yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka, Budi Arie kembali membela tanpa menyertakan bukti bahwa akun tersebut tidak terkait dengan Gibran.
Sikap Budi Arie jelas mendapat kritikan dari sejumlah pihak dan juga netizen.
Budi dipandang terlalu mencampuri urusan anak-anak Jokowi dibandingkan fokus dengan tugasnya sebagai Menkominfo.
Banyak netizen yang mengatakan sebaiknya ia fokus bekerja memperkuat perlindungan data pribadi rakyat Indonesia dan mencari cara mengatasi judi online (judol), bukan menjadi juru bicara untuk kesalahan anak-anak Jokowi.
Diketahui, Budi pernah didesak mundur sebagai Menkominfo karena gagal melindungi Pusat Data Nasional (PDN) milik Indonesia dari serangan ransomware.
Budi juga dinilai gagal memberantas judi online, yang sampai saat ini bahkan sudah menjalar ke pelosok Indonesia.
Di tengah kegagalannya itu, Budi malah meminta tambahan anggaran Rp13,27 triliun untuk 2025 dengan alasan memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas.
Banyak masyarakat yang mengaitkan sikap bela mati-matian yang ditunjukkan Budi Arie itu karena kedekatannya dengan keluarga “Raja Jawa”. Budi Arie juga mendirikan barisan pendukung Jokowi pada 2013 dan menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo).
Bersama Projo, Budi Arie berjuang menggalang aspirasi dan dukungan pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi. Organisasi ini tetap konsisten mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Berdasarkan pantauan RMOL, sosok pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969 ini dikenal sebagai aktivis sosial, politikus, dan pengusaha.
Semasa kuliah di Universitas Indonesia, dia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995.
Dia juga aktif mendirikan Forum Studi Mahasiswa dan Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI. Ia juga merupakan Ketua ILUNI UI Jakarta pada 1998-2001, mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI).
Budi juga adalah mantan wartawan. Di pers kampus, dia pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993-1994.
Selain itu, ia juga menulis sejumlah buku, antara lain “Menjemput Takdir Sejarah” (2015) dan “Berubah Demi Rakyat” (2004).
Budi Arie pernah menjabat Kepala Balitbang PDIP DKI pada 2005-2010, dan Wakil Ketua DPD PDIP DKI.
Budi Arie kemudian dilantik oleh Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada 25 Oktober 2019.
Pada 2023, Presiden Jokowi secara resmi melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024.
Budi Arie dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang terseret kasus dugaan korupsi BTS Kominfo
