BANDA ACEH -Kebijakan ekspor pasir laut yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi memiliki dampak negatif pada berbagai aspek.
Hal ini diungkap Manajer Kampanye Pesisir dan Laut dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin dalam diskusi publik evaluasi kebijakan Jokowi: Satu Dekade Memunggungi Lautan, yang disiarkan melalui Zoom Meeting, Selasa (24/9).
Menurutnya, kebijakan ini menyebabkan berkurangnya luas pulau, ancaman cuaca ekstrem, dan potensi tenggelamnya kota-kota pesisir.
Parid menegaskan bahwa peningkatan suhu laut dapat memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis, yang akan berdampak langsung pada pendapatan nelayan tradisional.
“Jokowi telah menghancurkan lautan dan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.
Parid mengingatkan bahwa fokus pada keuntungan jangka pendek hanya akan merugikan masyarakat pesisir. Regulasi seperti Perppu Cipta Kerja dianggap menjajah keadilan iklim bagi masyarakat tersebut.
Walhi pun mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk fokus terhadap isu-isu agraria dan pulau-pulau kecil saat menjabat.
Jangan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang tenyata tidak prioritaskan keselamatan lingkungan hidup dan keadilan iklim.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keindahan pulau-pulau kecil dan keberlangsungan ekosistem laut. Tanpa perhatian yang serius, keindahan ini hanya akan menjadi kenangan.
“Kalau kita tidak menyuarakan ini, teman-teman yang suka menyelam akan kehilangan keindahan pulau-pulau kecil, nanti mungkin hanya tinggal menjadi cerita-cerita bahwa dulu disini begini dan seterusnya,” tandasnya.
