BANDA ACEH – Baru saja menjabat jadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, sudah bikin geger lewat pernyataannya.
Mantan anggota Komnas HAM ini bikin heboh karena meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Untuk itu, Natalius Pigai pun melakukan klarifikasi lewat medsos miliknya.
Natalius mengatakan, ucapannya itu dilontarkan saat dirinya menjelaskan konteks porsi anggaran yang ideal untuk Kementerian HAM.
Ia menekankan bahwa anggaran Rp 20 triliun akan diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup.
Klarifikasinya itu, ia sampaikan melalui akun X resminya saat menanggapi sebuah cuitan.
Dalam cuitannya, ia juga menjelaskan soal keperuntukan anggaran sebesar itu.
Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dialokasikan pada sejumlah hal.
Termasuk untuk membangun Universitas HAM yang bertaraf internasional.
“Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain,” jelas Natalius, Rabu (23/10/2024) dikutip dari akun X @NataliusPigai2.
Sejumlah sektor itu nanti, kata Pigai, akan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang HAM.
“Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia. 2. KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dan lain-lain, masih banyak lagi,” tandasnya.
Buntut pernyataannya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengan Natalius Pigai pada pekan depan.
Willy menyebut, Komisi XIII DPR akan bertanya kepada Natalius Pigai soal permintaan kenaikan anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 20 triliun.
“Menteri HAM kita akan undang hari Senin (28/10/2024). Nanti kita tanya sama, Pak (Natalius),” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Dia menilai, rencana menaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk tahun 2025 tidak memungkinkan.
Sebab, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Perubahan.
“Kalau saya melihat, belum (memungkinkan untuk tahun 2025) ya , karena apa, APBNP belum akan dibahas. Kan anggaran (untuk 2025) sudah diketok,” ujar Willy.
Willy menjelaskan, pihaknya akan mengundang Natalius Pigai sekaligus perkenalan dengan anggota Komisi XIII.
“Nanti kan baru perkenalan. Toh Mereka juga masih proses institusionalisasi. Kementerian HAM, walaupun kemarin ada dirjennya, sekarang kan jadi kementerian,” ucapnya.
Sebelumnya, Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.
Hal itu disampaikan Pigai dalam sambutan di hadapan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta para jajaran menteri Kementerian Hukum, Gedung Pengayoman Kemenkum RI, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
“Tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, enggak bisa,” ucapnya.
“Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta sebelumnya, Kemenham total hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64,855 miliar.
Anggaran itu terbagi untuk pusat sebesar Rp 54,037 miliar dan wilayah sebanyak Rp 10,817 miliar.
Angka itu, terlihat kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima Kemenkum dan Kemen Impas.
Kemenkum total mendapatkan anggaran Rp 7,294 triliun, terbagi untuk pusat Rp 6,091 triliun dan wilayah Rp 1,203 triliun.
Sementara Kemen Impas mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.
Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.
“Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun bisa dapat kementerian lain,” kata Pigai.
“Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” imbuhnya
