BANDA ACEH – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).Pigai menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun.
“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai dalam rapat.
Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.
“Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.
“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.
Sebelumnya, Pigai menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.
“Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Program 100 Hari Bisa Selesai 7 Hari
Menurut Pigai, program yang biasanya dikerjaan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.
“Andaikan saya mengatakan program 100 hari tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesaikan tujuh hari Pak,” kata dia.
Menurut Pigai, program 100 hari kerja kurang efektif sebab akan menimbulkan kemalasan dalam bekerja usai 100 hari kerja tercapai.
“Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 hari nanti diam semua, gak ada yang kerja lagi, oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya,” kata dia.
