BANDA ACEH — Mantan Ketua Umum (Ketum) Muhammadiyah, Din Syamsuddin angkat bicara perihal kabar pemanggilan mantan sekretaris BUMN, Said Didu oleh penyidik Polres Kabupaten Tangerang
Said Didu dilaporkan ke polisi oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang atas tudingan provokasi PIK 2.
Adapun laporan polisi tersebut Nomor: 361/VII/YAN.2.4.1/2024/SPKT dan perkaranya sudah masuk tahap penyidikan.
Said Didu memang kerap mengkritik mega proyek PIK 2 yang dimasukkan pemerintah ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama kawasan BSD.
Sejak kemunculan kabar pemaggilan Said Didu, banyak warganet menyerukan untuk membela Said Didu
Hingga tagar #SaveSaidDidu menempati trending pertama di X hingga Minggu petang
Sementara itu, melalui keterangan yang diunggah di akun X Said Didu, Din Syamsuddin menyebut bahwa tindakan pemanggilan terhadap Said Didu adalah bentuk kriminalisasi
“Pemeriksaan atas Said Didu yang memprotes Proyek PIK-2 adalah bentuk kriminalisasi terhadap WNI kritis,” kata Din, dikutip Minggu (17/11/2024)
Din menyebut sejak awal dirinya mendukung Didu karena proyek yang dimiliki pengembang Sedayu Group tersebut menggusur tanah rakyat dan bisa berbahaya untuk persatuan
“Proyek itu akan menciptakan negara di dalam negara dan mendorong sentimen antar-etnik yang berbahaya bagi persatuan Indonesia,” imbuh Din
Din pun meminta agar Polisi jangan mau dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu
“Polri harus menegakkan keadilan dan berpihak kepada rakyat. Jangan ada kriminalisasi atas rakyat demi kepentingan pengusaha,” tandasnya
Profil Said Didu
Dikutip dari TribunnewsWiki.com, pria yang akrab dipanggil Said Didu lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962.
Ia merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Said Didu dikenal sangat vokal dengan pemerintah.
Ia diberhentikan dari perusahaan BUMN juga karena dinilai terlalu kritis kepada penguasa.
Karirnya banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut.
Namun pada 2019, Said Didu memutuskan mundur sebagai PNS.
Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.
Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.
Perjalanan Karier Said Didu
Said Didu pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.
Pada tahun 2005-2010 ia diangkat menjadi Sekretaris BUMN.
Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah.
D antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).
Said Didu sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.
Pada tahun 2014-2016, di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintah.
Ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.
Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu.
Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.
Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara.
Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.
Ia dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.
Kritik sepinya Rans Nusantara di BSD
Belum lama ini, Postingan Said Didu viral usai memamerkan sepinya restoran milik Raffi Ahmad dan Kaesang, Rans Nusantara Hebat di BSD City.
Dalam postingannya lewat twitter @msaid_didu pada Minggu (22/9/2024), Said Didu menunjukkan sejumlah potret sepinya pusat kuliner dan UMKM terbesar di BSD City itu pada Sabtu (21/9/2024) malam.
Dalam potret pertama, dirinya menunjukkan kondisi bagian depan Rans Nusantara Hebat.
