NASIONAL
NASIONAL

Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen mulai Awal Tahun Depan

image_pdfimage_print

BANDA ACEH – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN itu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Rencana kenaikan PPN itu pun menuai kritik dari publik karena akan mengerek harga barang-barang. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan sejatinya hasil pajak itu akan dikembalikan untuk masyarakat lagi.

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

Lantas apa saja barang dan jasa yang akan kena PPN 12 persen mulai awal tahun depan?

ADVERTISEMENTS
Bank Aceh Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Melansir situs Kementerian Keuangan, secara umum umum pengenaan PPN dikenakan atas objek berikut:

ADVERTISEMENTS
Memperingati 96 Tahun Sumpah Pemuda dari Bank Aceh Syariah

– Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Misalnya barang elektronik yang dibeli di pusat perbelanjaan.

Berita Lainnya:
Bocah Disandera di Pospol Pejaten Jaksel dengan Leher Dihunus Pisau, Begini Kondisi Terkini Korban
ADVERTISEMENTS
Selamat & Sukses atas Pelantikan Ketua DPRA, Wakil Ketua I DPRA dan Wakil Ketua II DPRA

– Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Misalnya: layanan streaming film dan musik.

ADVERTISEMENTS
Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024

– Ekspor BKP dan/atau JKP oleh PKP

ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari Santri Nasional

– Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Misalnya, PPN atas bangunan.

– Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Adapun Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN yang kini diubah dengan n UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berita Lainnya:
Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin Hal Biasa di Negara Demokrasi

Pengaturan cakupan BKP bersifat ‘negative list’, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Kenaikan PPN akan membuat barang dan jasa yang biasa dikonsumsi publik sehari-hari menjadi semakin mahal. Barang-barang itu dikenakan pajak selama penjual berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Beberapa contoh barang yang terkena PPN di antaranya pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik.

Selain itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN.


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya