NASIONAL
NASIONAL

Usul Prabowo Buat Evaluasi Pilkada Biaya Mahal Didukung PKS

image_pdfimage_print

BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan perlunya evaluasi terhadap sistem Pilkada Serentak 2024. Ia menyoroti sejumlah isu, termasuk tingginya biaya pelaksanaan Pilkada. 

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM Expired Bank Aceh Syariah

Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan dukungan dengan wacana Prabowo tersebut. 

ADVERTISEMENTS
Selamat Milah BPKH ke 7 Tahun

“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” terang Aboe Bakar, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 14 Desember 2024.

ADVERTISEMENTS
QRIS Merchant Bank Aceh Syariah

Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran Pilkada juga menjadi sorotan Aboe Bakar. 

Berita Lainnya:
Sadis! Pengasuh Daycare Siram Air Panas ke Bayi 15 Bulan di Depok, Kesal Korban Nangis Terus
ADVERTISEMENTS
SMS Poin - Bank Aceh Syariah

“Harus diakui, memang Pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tambah Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.

ADVERTISEMENTS
Selamat Hari Guru Nasional

Selain itu Aboe Bakar menyatakan bahwa Politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam Pilkada. 

ADVERTISEMENTS
Kartu ATM di Rumah, Action Mobile di Tangan

“Saya terima banyak laporan soal money politics, Ini merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka,” lanjut anggota Komisi III DPR tersebut.

Berita Lainnya:
Demo di Depan KPUD Maluku Utara Ricuh, Massa dan Polisi Bentrok
ADVERTISEMENTS
Selamat Memperingati Hari KORPRI ke-53

“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ungkapnya. 

Aboe Bakar menyampaikan bahwa evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. 

“Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” tukasnya. 

Follow HARIANACEH.co.id untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News


Reaksi & Komentar

Berita Lainnya