BANDA ACEH – Pengelolaan ibadah haji, menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Presiden sudah mewanti-wanti untuk tidak bermain-main dengan pengelolaan ibadah haji di Tanah Air.Pesan Presiden Prabowo itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah transparansi, akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia,” tegas Dahnil menirukan pesan Presiden Prabowo, dalam keterangannya yang diterima, dikutip Selasa 17 Desember 2024.
Itu dipaparkannya pada saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Mataram, Senin kemarin.
Jelas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu, menjelaskan kesuksesan pengelolaan haji ke depan, yaitu tri sukses perhajian. Pertama, jelas dia, sukses ritualnya. Kedua, adalah sukses ekonominya.
“Ketiga sukses peradaban dan keadabannya,” jelas Dahnil.
Hadir juga di acara itu anggota DPD RI Asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, dengan didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, tokoh agama dan masyarakat.
Lanjut Dahnil menjelaskan, selama kunjungannya ke 6 asrama haji, ada permasalahan yang sama. Untuk itu, keberadaan Badan Penyelenggara Haji jelas dia, adalah bentuk perhatian pemerintah untuk memfasilitasi pengelolaan haji di Tanah Air.
“Badan penyelenggara haji ini adalah badan setingkat kementerian yang dipimpin oleh Kepala Badan atau Menteri Urasan Haji bersama Wakil Kepala Badan yang setingkat Wakil Menteri Urusan Haji,“ ungkap Dahnil.
“Badan Penyelenggara Haji tahun ini belum sepenuhnya menyelenggarakan atau punya otoritas untuk menyelenggarakan Haji,“ lanjutnya.
Lanjut Dahnil menjelaskan, penyelenggaraan haji tahun 2025 masuk dalam masa transisi. Yakni dari Kementerian Agama yang selama ini memang sebagai penyelenggara, ke Badan Penyelenggara Haji. Tetapi mulai 2026 proses penyelenggaran haji ditangani sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Haji.
“Haji tahun 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakan Badan Penyelenggara Haji,“ ungkap Dahnil.
Dahnil menjelaskan, saat ini BP Haji baru terdiri dari 4 eselon I dan 3 deputi setingkat eselon I yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, Urusan Haji Luar Negeri dan Dalam Negeri dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji.
Juga ada 12 eselon II dan 20 lebih eselon III dan lebih 10 eselon IV. Sedangkan selebihnya adalah fungsional struktur organisasi sementara di masa transisi.
“Di masa transisi ini tentu kami membutuhkan banyak masukan, saran dari para stakeholder perhajian termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk dari kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,“ paparnya.
