BANDA ACEH – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah memastikan pihaknya akan bekerja sama atau berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.”Sikap Politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi,” ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.
Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Karena latar belakang tersebut, PDIP memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal.
“PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya,” tegas Basarah.
Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDIP.
“Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi,” kata Basarah.
Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDIP dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan urgensi jika dirinya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini diungkapkan ketua dirinya memberikan pidato politik dalam HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Jumat (10/1/2025).
“Lah apa urusannya aku musti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile,” kata Megawati.
Megawati mengaku heran ketika ada penggabungan partai tersebut. Menurutnya, tidak ada kebebasan jika sudah masuk dalam kubu tersebut.
“Loh kok enggak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya, kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM,” ujarnya.
